Gerakan #2019GantiPresiden Yakin Konstitusional


JAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Inisiator gerakan #2019GantiPresiden yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera meyakini bahwa aksi yang digagasnya konstitusional.

“Gerakan ini legal sah dan konsitusional, konstitusi kita UUD 1945 pasal 28 mengatakan bahwa rakyat berhak untuk berkumpul dan berserikat, berhak untuk berpendapat. Ini hak dasar kita walau pemerintah membungkam dengan Perppu Ormas,” kata Mardani dari atas mobil komando dalam aksi #2019GantiPresiden di dekat Patung Kuda, Jakarta, Ahad (6/5).

Ada sekitar 300 orang berkumpul di lokasi tersebut dengan membawa atribut kaos, topi, pin, selempang bendera dan barang lainnya yang bertuliskan #2019GantiPresiden. Barang-barang itu dijual puluhan penjual yang menggelar dagangannya di trotoar dan jalan sekitar lokasi.

“Kita ingin melakukan pendidikan politik, cukup sudah pencitraan dan pembohongan masyarakat, masa masyarakat disuruh ternak kalajengking? Masyarakat disuruh masuk gorong-gorong?” kata Mardani disambut tepukan massa.

Mardani pun menilai bahwa keinginannya untuk ada pergantian presiden pada 2019 sama sahnya dengan masyarakat yang juga mendukung Presiden Jokowi untuk memerintah selama dua periode.

“Hari ini katanya ada teman-teman yang mendukung Pak Jokowi buat aksi, buat ‘monggo’, itu hak mereka. Tapi kita ingin ganti presiden dengan jalur konstitusional melalui pemilu yang jujur dan adil,” ungkap Mardani.

Ia lalu menyebut lima sila Pancasila sebagai dasar untuk pergantian presiden itu.

“Kita Ketuhanan yang Maha Esa, maka orang benar dan takut Allah SWT, Insya Allah 2019 ganti presiden, kedua Pancasila mengajarkan kita semua kemanusiaan yang adil dan beradab, cukup bagi kita pemerintahan yang tidak menurunkan harga sembako,” ungkap Mardani.

Ketiga, menurut Mardani, sila Persatuan Indonesia yang terbuka bagi semua ras, suku dan agama. Sila keempat, menurut Mardani, berdasarkan hasil musyawarah ulama dan kajian pakar maka Indonesia tidak tambah baik karena “human development index” Indonesia dibanding negara tetangga menurun.

Terakhir Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indoneaia menunjukkan negara belum hadir mewujudkan keadilan sosial.

Aksi #2019GantiPresiden berlangsung singkat hanya sekitar satu jam yaitu dari pukul 09.00-10.05 WIB. Mardani juga sempat menyampaikan deklarasi #2019GantiPresiden.

Awalnya tempat aksi direncanakan di taman aspirasi Monas, namun polisi memindahkannya ke depan Patung Kuda di ujung jalan MH Thamrin karena ada dua kebaktian di Taman Aspirasi. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close