Fahri Hamzah Menang di PT, DPP PKS Didenda 30 Miliar

0
1020
Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersama tim kuasa hukum menunjukkan Surat dari PT menolak banding DPP PKS. (Foto: Herdi S/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A. Latief mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta akhirnya menolak banding DPP PKS atas kliennya yang juga kader serta wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelumnya, manuver Fraksi PKS untuk meminta pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR –di tengah rapat Bamus yang alot membahas mekanisme pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

“Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Desember 2017,” urai Mujahid seraya menunjukkan surat putusan dari PT Jakarta bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Kamis (14/12).

Selain itu, Mujahid menambahkan, dalam putusan Provisi (putusan sela) no 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tanggal 16 Mei 2016, menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo (tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak berlaku) sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

“Memerintahkan PKS untuk tidak melakukan perbuatan atau mengambil keputusan apapun terkait posisi atau jabatan Fahri Hamzah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap”, tambah Mujahid.

Terkait hal itu, Mujahid juga menegaskan, dengan kalahnya banding PKS itu, Fahri Hamzah, kliennya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tidak dapat diganggu gugat posisinya oleh PKS.

Seperti diketahui, di tingkat pertama, PN Jakarta Selatan telah memutus kalah beberapa petinggi DPP PKS dalam sengketa pemecatan atas kadernya, Fahri Hamzah.

Dalam amar putusannya, hakim memutuskan DPP PKS harus mengembalikan status Fahri Hamzah sebagai kader, sebagai anggota DPR dan tidak mengganggu posisinya sebagai Wakil Ketua lembaga legislatif Senayan. DPP PKS juga dikenai sanksi imaterIil harus membayar Rp 30 Miliar.

Beberapa waktu lalu Fahri Hamzah sempat menanggapi santai ‘move’ PKS yang ingin mendongkelnya sebagai Wakil Ketua DPR.

“Namanya juga usaha,” kata Fahri sambil lalu. (Herdi S/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....