Draft PKPU Terkait Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg, Siap Dikirim ke Menkumham

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan draf Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif akan dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Jadi hari ini kita upayakan kita kirim ke Kemenkumham untuk diundangan,” ujar Wahyu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/6).

Wahyu mengaku yakin Menteri Hukum dan HAM akan mendatangani PKPU tersebut karena secara substansial PKPU tersebut berdasarkan hasil rapat pleno sehingga sudah sah dan tinggal diundangkan.

Menurut dia, KPU telah mengkomunikasikan pembentukan PKPU tersebut kepada pemerintah karena merupakan mitra kerja KPU sehingga hal itu wajar dilakukan institusinya.


“Pemerintah tidak dalam posisi menolak atau tidak, namun tentu saja sudah dikomunikasikan dengan pemerintah karena merupakan mitra kerja KPU sehingga wajar, seperti dengan DPR dan pihak lain yang merupakan mitra kerja kami,” ujarnya.

Wahyu tidak mempemasalahkan apabila nantinya PKPU pelarangan mantan napi tindak pidana koruptor digugat di Mahkamah Agung (MA) karena itu adalah hak setiap individu.

Menurut dia, KPU sudah mulai mempersiapkan diri untuk mematangkan argumentasi ketika PKPU digugat, agar argumentasi yang disampaikan lebih konkret.

“Kita sudah berdiskusi dengan akademisi, kelompok pemerhati, ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara untuk membangun argumentasi yang kokoh terkait norma yang ada dalam PKPU,” katanya.

Sebelumnya, KPU akan tetap memberlakukan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

“Kami tetap untuk tidak memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Jadi, tetap sebagaimana yang ada dalam rancangan terakhir dari peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Dia menjelaskan, dalam rancangan terakhir PKPU itu, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg tertuang pada pasal 7 ayat 1 huruf (j) yang berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan pemerintah dan Bawaslu pada pekan lalu, ketiganya sepakat menolak usulan KPU tentang larangan calon anggota legislatif dari mantan narapidana kasus korupsi.

Ketiga pihak sepakat bahwa larangan itu harus memperhatikan pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (Ant/Hrn)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Bantah Ada Persekusi Jurnalis di Munajat 212, Panitia: Ada Upaya Framing Negatif

Panitia Munajat 212 menduga ada upaya pengalihan isu dan framing negatif terhadap acara 'Munajat 212'.

Dukung Program Pariwisata, PT KAI Hidupkan 4 Jalur Kereta di Jawa Barat

4 jalur kereta api di Jabar kembali dihidupkan. Inilah jalur-jalurnya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

AJI Kecam Oknum Beratribut Ormas Lakukan Kekerasan Pada Jurnalis Saat Munajat 212

Sejumlah jurnalis mengalami persekusi yang diduga dilakukan oknum dengan atribut sebuah ormas saat acara Malam Munajat 212.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

TERPOPULER

Mengaku Dibohongi Soal Mobil Esemka, Begini Cerita Rizal Ramli

Rizal Ramli merasa dibohongi soal mobil Esemka. Koq bisa ya?

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

Jusuf Kalla Imbau Tidak Gunakan Masjid Sebagai Tempat Kampanye

Jusuf Kalla imbau masjid jangan digunakan untuk kampanye. Setuju kan?

Jelang Debat Capres, Relawan Bershalawat di Depan Kediaman Prabowo

Relawan pendukung Prabowo-Sandiaga melantunkan shalawat dan takbir di depan kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Ahad (17/2) malam.

Bantah Ada Persekusi Jurnalis di Munajat 212, Panitia: Ada Upaya Framing Negatif

Panitia Munajat 212 menduga ada upaya pengalihan isu dan framing negatif terhadap acara 'Munajat 212'.