DPR Minta Presiden Klarifikasi Pernyataan Soal UU Titipan

0
33
Firman Soebagyo
Firman Soebagyo.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan, banyak undang-undang yang dibuat DPR berdasarkan sponsor dan titipan.

Menurutnya, pernyataan itu harus mendapat perhatian semua pihak yakni DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah agar tidak jangan sampai ada info yang menyesatkan pada masyarakat.

“Kalau ini dibiarkan saja akan menyesatkan masyarakat dan sebaiknya kita jangan memberikan informasi kepada publik yang menyesatkan,” kata Firman Soebagyo melalui pesan singkatnya kepada SERUJI, Rabu (29/11).

Namun, politikus Golkar itu yakin Presiden Jokowi tidak akan gegabah, namun demikian harus memahami bahwa pembuatan RUU menjadi UU itu adalah merupakan amanat kontitusi.

Menurut Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu, banyak pejabat pemerintah bahkan setingkat menteri yang tidak memahami tatacara dan penyususunan UU sehingga menggangu kinerja dewan.

“Menteri yang tidak paham bahwa pembentukan UU adalah amanat konstitusi dan diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang tata cara penyusunan perundang-undangan, pakem-pakemnya sudah sangat jelas,” katanya.

Bahkan kata dia, UU sebelum dilakukan penbahasan, akan disusun melalui program legislasi nasional dalam waktu jangka menengah dan prioritas tahunan oleh DPR RI.

“Pemerintah tak perlu lagi mempersoalkanya. Lambatnya pemerintah yang ogah-ogahan menbahas karena kepentingan di Kementeriannya terganggu,” ujarnya.

Firman pun meminta Menkum HAM RI sebagai wakil Pemerintah menjelaskan kepada Presiden terkait tatacara dan proses penyusunan dan pembahasan RUU di DPR dan DPD.

Firman pun meminta Pimpinan DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan presiden untuk mengklarifikasi pernyataan presiden itu.

“Jangan sampai pernyataan seperti ini menjadi bias dan pembenaran publik. Kalau memang itu yang dikehendaki pemerintah mari kita sepakati merubah konstitusi negara dan UU lainnya yang terkait,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menyindir proses pembuatan undang-undang di legislatif atau DPR banyak mengandung “titipan sponsor”. Sindiran kali ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11) malam.

“Dan yang dulu-dulu, undang-undang kita banyak yang pakai sponsor. Blak-blakan saja. Sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira hal seperti itu harus dihilangkan,” kata Jokowi.

Jokowi tak menyebutkan undang-undang apa saja yang mengandung titipan sponsor. Ia hanya meminta agar DPR tak perlu terlalu banyak membuat undang-undang. Sebab, saat ini saja sudah ada 42.000 aturan yang tumpang tindih dan justru menghambat kerja pemerintah.

“Saya sudah titip ke DPR, mumpung ada pimpinan anggota DPR disini. Enggak usah banyak-banyak bikin undang-undang, nambahin ruwet,” kata Jokowi.

Jokowi menilai, DPR harusnya hanya membuat satu sampai tiga undang-undang dalam satu tahun. Undang-undang yang dihasilkan tidak harus banyak, tetapi berkualitas.

“Jadi eksekutif ini enak. Kalau undang-undang mempersulit, bagaimana memutuskan kebijakan dengan cepat? Sementara perubahan dunia cepat sekali,” kata Kepala Negara.

Bukan sekali ini saja Jokowi menyindir DPR soal pembuatan undang-undang. Sindiran serupa juga pernah disampaikan saat Jokowi menghadiri Rembuk Nasional 2017, akhir Oktober lalu. (Herdi/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Sekolah Pranikah

Kasus Perceraian Tinggi di Surabaya, Pemkot Adakan Sekolah Pranikah

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Tingginya kasus perceraian di Kota Surabaya, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) mengadakan pembekalan bagi muda-mudi warga Surabaya yang hendak melangsungkan pernikahan. Dengan mengambil...
Sudirman Said.

Sudirman Optimis Pangkas 13 Persen Kemiskinan Jateng

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Sudirman Said optimistis memangkas angka kemiskinan Jawa Tengah yang saat ini masih mencapai 13 persen menjadi 6 persen nantinya...

Tidak Lolos Peserta Pemilu 2019, PBB Akan Ajukan Gugatan ke Bawaslu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait tidak...
AHY

Demokrat Tunjuk Agus Harimurti Sebagai Kogasma

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Partai Demokrat menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk persiapan Pemilu 2019 serta memenangkan Pilkada Serentak 2018...

Rute Wisata Transjakarta Ditambah Selama Asian Games

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana menambah rute wisata bus Transjakarta selama penyelenggaraan Asian Games 2018. "Selama berlangsung Asian Games, kami akan menambah...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...