DPR Minta Presiden Klarifikasi Pernyataan Soal UU Titipan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan, banyak undang-undang yang dibuat DPR berdasarkan sponsor dan titipan.

Menurutnya, pernyataan itu harus mendapat perhatian semua pihak yakni DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah agar tidak jangan sampai ada info yang menyesatkan pada masyarakat.

“Kalau ini dibiarkan saja akan menyesatkan masyarakat dan sebaiknya kita jangan memberikan informasi kepada publik yang menyesatkan,” kata Firman Soebagyo melalui pesan singkatnya kepada SERUJI, Rabu (29/11).

Namun, politikus Golkar itu yakin Presiden Jokowi tidak akan gegabah, namun demikian harus memahami bahwa pembuatan RUU menjadi UU itu adalah merupakan amanat kontitusi.


Menurut Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu, banyak pejabat pemerintah bahkan setingkat menteri yang tidak memahami tatacara dan penyususunan UU sehingga menggangu kinerja dewan.

“Menteri yang tidak paham bahwa pembentukan UU adalah amanat konstitusi dan diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang tata cara penyusunan perundang-undangan, pakem-pakemnya sudah sangat jelas,” katanya.

Bahkan kata dia, UU sebelum dilakukan penbahasan, akan disusun melalui program legislasi nasional dalam waktu jangka menengah dan prioritas tahunan oleh DPR RI.

“Pemerintah tak perlu lagi mempersoalkanya. Lambatnya pemerintah yang ogah-ogahan menbahas karena kepentingan di Kementeriannya terganggu,” ujarnya.

Firman pun meminta Menkum HAM RI sebagai wakil Pemerintah menjelaskan kepada Presiden terkait tatacara dan proses penyusunan dan pembahasan RUU di DPR dan DPD.

Firman pun meminta Pimpinan DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan presiden untuk mengklarifikasi pernyataan presiden itu.

“Jangan sampai pernyataan seperti ini menjadi bias dan pembenaran publik. Kalau memang itu yang dikehendaki pemerintah mari kita sepakati merubah konstitusi negara dan UU lainnya yang terkait,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menyindir proses pembuatan undang-undang di legislatif atau DPR banyak mengandung “titipan sponsor”. Sindiran kali ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11) malam.

“Dan yang dulu-dulu, undang-undang kita banyak yang pakai sponsor. Blak-blakan saja. Sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira hal seperti itu harus dihilangkan,” kata Jokowi.

Jokowi tak menyebutkan undang-undang apa saja yang mengandung titipan sponsor. Ia hanya meminta agar DPR tak perlu terlalu banyak membuat undang-undang. Sebab, saat ini saja sudah ada 42.000 aturan yang tumpang tindih dan justru menghambat kerja pemerintah.

“Saya sudah titip ke DPR, mumpung ada pimpinan anggota DPR disini. Enggak usah banyak-banyak bikin undang-undang, nambahin ruwet,” kata Jokowi.

Jokowi menilai, DPR harusnya hanya membuat satu sampai tiga undang-undang dalam satu tahun. Undang-undang yang dihasilkan tidak harus banyak, tetapi berkualitas.

“Jadi eksekutif ini enak. Kalau undang-undang mempersulit, bagaimana memutuskan kebijakan dengan cepat? Sementara perubahan dunia cepat sekali,” kata Kepala Negara.

Bukan sekali ini saja Jokowi menyindir DPR soal pembuatan undang-undang. Sindiran serupa juga pernah disampaikan saat Jokowi menghadiri Rembuk Nasional 2017, akhir Oktober lalu. (Herdi/SU02)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Menang Hadapi Persidago, Pelatih: Persebaya Masih Perlu Banyak Pembenahan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pelatih Persebaya Djadjang Nurdjaman menilai permainan timnya...

Pernah Ditertibkan, APK di Jalan Utama Payakumbuh Masih Langgar Aturan

PAYAKUMBUH, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Payakumbuh, Sumatera Barat,...

Warga NU Yang Tak Pilih Kyai Ma’ruf di Pilpres 2019, Habib Hasan: Keterlaluan

PURWOREJO, SERUJI.CO.ID - Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama...

Lukman Edy Tuding Puisi Neno Warisman Sesat dan Puncak Kebohongan Kubu Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Politikus PKB Lukman Edy menilai puisi...

Lawan Indonesia, Vietnam Yakini Semifinal Selesai Dalam 90 Menit

KAMBOJA, SERUJI.CO.ID - Pelatih Tim Nasional Vietnam U-22 Nguyen...

Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata Panen Omelan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Harga tiket pesawat hingga kini ternyata...

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

TERPOPULER

Pantai Losari, Pusat Kuliner Khas Warga Bugis-Makassar

Jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa mampir ke restoran terpanjang di Indonesia. Apa itu, simak laporan SERUJI

Kritisi Pejabat Tidak Jujur, Rizal Ramli: Janji Hentikan Impor, Kenyataannya Gencar Impor

Inilah kritik keras Rizal Ramli terhadap janji-janji yang tidak dipenuhi pejabat Indonesia.

Jokowi Klaim Dalam 4,5 Tahun Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan, Tapi Data Berkata Sebaliknya

Jokowi klaim sudah tidak ada konflik terkait pembebasan lahan dalam proyek infrastruktur. Namun data yang ditemukan SERUJI berbeda...

KH Ma’ruf Amin: Pembuat Kabar Bohong adalah Calon Ahli Neraka

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma'ruf Amin mengatakan pembuat kabar bohong atau hoaks merupakan calon ahli neraka.

Sudah Diundang Tapi Tak Hadir di Tanwir, IMM Nilai Prabowo Abaikan Muhammadiyah

Prabowo tidak hadiri undangan Tanwir Muhammadiyah, DPP IMM menyayangkan. Begini katanya