DPR Dukung Presiden Wujudkan TNI Profesional


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang menginginkan TNI agar menjadi institusi yang profesional sehingga bisa menjaga keamanan Indonesia.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentu tepat karena TNI harus benar-benar profesional untuk menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (5/10).

Dia menilai apa yang disampaikan Presiden adalah imbauan agar TNI tidak boleh berpolitik praktis sehingga Presiden berkewajiban menyampaikan itu secara tegas kepada seluruh jajaran prajurit TNI.

Agus menilai imbauan itu disampaikan Presiden terutama belakangan ini ada sesuatu hal atau isu yang berkembang di masyarakat.

“Kita tidak boleh terlepas daripada strategi TNI dan Polri agar tidak berpolitik praktis,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan apabila ada personel TNI dan Polri yang ingin berpolitik maka yang bersangkutan harus keluar dari institusinya agar menjaga kekompakan tugas masing-masing institusi dalam menjaga keutuhan Indonesia.

Selain itu dia menilai terkait hubungan TNI-Polri, dirinya mendorong pemerintah agar memberikan keterangan tegas dan jelas mengenai impor senjata karena antara keterangan Menkopolhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak sesuai.

Karena itu menurut dia harus disejajarkan dan disamakan agar pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“TNI dan Polri tentunya juga harus dijaga supaya keserasian, keseimbangan benar-benar terjalin karena kedua institusi harus kuat dan mempunyai kekuatan yang menyatu,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Kamis (5/10).

Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara dan berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close