Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persaudaraan alumni 212 (PA 212) meminta Presiden Jokowi memecat Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Kebinet Indonesia maju.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyusul pernyataan Prabowo terkait klaim negara China atas perairan di kepulauan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

Damai menilai, Prabowo memiliki kebijakan yang tidak sejalan degan Presiden Jokowi terkait persoalan tersebut.

“Sebaiknya Presiden Jokowi mencopot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi,” kata Damai Hari Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/12).

Menurut Damai, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Sebagai Menteri Pertahanan, imbuh Damai, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.

“Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi,” tukasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan menempuh jalur diplomasi yang baik karena menilai China sebagai negara sahabat. Hal itu disampaikan Prabowo menyikapi krisis pelanggaran batas wilayah yang dilakukan China di perairan Natuna.

Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna. Prabowo justru ingin mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.

“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (3/1).

Sikap dan pernyataan Prabowo ini dinilai lembek oleh berbagai kalangan, sengan berbeda dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas tidak mau kompromi soal wilayah NKRI. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

close