JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persaudaraan alumni 212 (PA 212) meminta Presiden Jokowi memecat Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Kebinet Indonesia maju.
Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyusul pernyataan Prabowo terkait klaim negara China atas perairan di kepulauan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
Damai menilai, Prabowo memiliki kebijakan yang tidak sejalan degan Presiden Jokowi terkait persoalan tersebut.
“Sebaiknya Presiden Jokowi mencopot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi,” kata Damai Hari Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/12).
Menurut Damai, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.
Sebagai Menteri Pertahanan, imbuh Damai, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.
“Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi,” tukasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan menempuh jalur diplomasi yang baik karena menilai China sebagai negara sahabat. Hal itu disampaikan Prabowo menyikapi krisis pelanggaran batas wilayah yang dilakukan China di perairan Natuna.
Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna. Prabowo justru ingin mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.
“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (3/1).
Sikap dan pernyataan Prabowo ini dinilai lembek oleh berbagai kalangan, sengan berbeda dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas tidak mau kompromi soal wilayah NKRI. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.
