Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persaudaraan alumni 212 (PA 212) meminta Presiden Jokowi memecat Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Kebinet Indonesia maju.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyusul pernyataan Prabowo terkait klaim negara China atas perairan di kepulauan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

Damai menilai, Prabowo memiliki kebijakan yang tidak sejalan degan Presiden Jokowi terkait persoalan tersebut.

“Sebaiknya Presiden Jokowi mencopot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi,” kata Damai Hari Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/12).

Menurut Damai, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Sebagai Menteri Pertahanan, imbuh Damai, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.

“Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi,” tukasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan menempuh jalur diplomasi yang baik karena menilai China sebagai negara sahabat. Hal itu disampaikan Prabowo menyikapi krisis pelanggaran batas wilayah yang dilakukan China di perairan Natuna.

Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna. Prabowo justru ingin mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.

“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (3/1).

Sikap dan pernyataan Prabowo ini dinilai lembek oleh berbagai kalangan, sengan berbeda dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas tidak mau kompromi soal wilayah NKRI. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER