Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persaudaraan alumni 212 (PA 212) meminta Presiden Jokowi memecat Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Kebinet Indonesia maju.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyusul pernyataan Prabowo terkait klaim negara China atas perairan di kepulauan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

Damai menilai, Prabowo memiliki kebijakan yang tidak sejalan degan Presiden Jokowi terkait persoalan tersebut.

“Sebaiknya Presiden Jokowi mencopot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi,” kata Damai Hari Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/12).

Menurut Damai, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Sebagai Menteri Pertahanan, imbuh Damai, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.

“Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi,” tukasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan menempuh jalur diplomasi yang baik karena menilai China sebagai negara sahabat. Hal itu disampaikan Prabowo menyikapi krisis pelanggaran batas wilayah yang dilakukan China di perairan Natuna.

Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna. Prabowo justru ingin mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.

“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (3/1).

Sikap dan pernyataan Prabowo ini dinilai lembek oleh berbagai kalangan, sengan berbeda dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas tidak mau kompromi soal wilayah NKRI. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER