Difteri Mewabah, Kemenkes Diminta Audit Sistem Fasilitas Cold Chain Seluruh Indonesia

0
46

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR, Adang Sudrajat meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengaudit sistem fasilitas Cold Chain di seluruh Indonesia.

Hal itu terkait dengan mewabahnya penyakit Difteri sehingga terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh Indonesia.

“Kementerian Kesehatan lalai dalam melakukan gerakan preventif sehingga terjadi KLB dengan wabah Difteri di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh negara Indonesia,” kata Adang di gedung DPR, Selasa (12/12).

Ia menambahkan, pengadaan alat canggih dan kedaruratan medik berupa Cold Chain tersebut selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Keadaan ini merupakan fakta di lapangan bahwa Kementerian Kesehatan telah melalaikan perbaikan Cold Chain pada distribusi vaksin ke seluruh negeri.

“Saya lihat ada hal yang tidak seimbang pada kebijakan Kementerian Kesehatan ini pada prioritas pelayanan kesehatan. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki sehingga kejadian luar biasa wabah di masa yang akan datang tidak perlu terjadi,” terangnya.

Di sisi lain, Adang menguraikan penyebaran wabah Difteri yang begitu cepat menandakan Undang-Undang Karantina Kesehatan perlu ditinjau ulang. UU tersebut, tambahnya, tidak mampu memberikan kesempatan pihak-pihak terkait untuk dapat bergerak cepat mengatasi kejadian yang ada.

Sehingga, pembatasan keluar masuk daerah rawan penularan tidak dapat diantisipasi secara cepat dan menimbulkan pemerataan wabah.

“Saya mendorong agar pengesahan Undang-Undang tentang kesehatan yang sudah selesai pembahasan di tingkat satu itu, jangan sampai dibiarkan tersandera karena ada ide untuk membuat lembaga karantina terpadu,” ucap Adang.

Karena itu, dirinya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengaudit secara periodik sistem dan fasilitas Cold Chain di seluruh Indonesia sebagai bahan untuk mengambil kebijakan anggaran yang akan disampaikan ke komisi IX DPR RI,

“Sehingga kualitas vaksin tetap terjamin sampai ke pihak akhir (end user),” tambahnya

Dengan ada pembahasan ke Kemenkes, Adang akan mendesak untuk memperhatikan proporsionalitas anggaran antara program pencegahan dan program pelayanan kesehatan.

Pembelian alat kesehatan canggih tidak boleh lagi menguasai perbelanjaan anggaran. Karena selama ini yang terjadi adalah praktek realisasi anggaran habis pada pembelian barang yang masa aktifitasnya pendek dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan Cold Chain yang murah dan tahan lama dibiarkan terlantar.

“Setelah reses, saya akan meminta pada komisi IX untuk membentuk panja terkait KLB Difteri dan pencegahan kejadian hal serupa, agar di masa yang akan datang, wabah-wabah yang sangat merugikan negara bahkan menjadi perhatian dunia tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (Herdi S/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
bambang soesatyo

DPR Minta Kemenag Beri Penjelasan Terkait Rekomendasi 200 Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agama menjelaskan terkait kebijakan mengeluarkan rekomendasi 200 nama mubaligh, agar tidak terjadi keresahan di...
operasi pasar

Bulog Siapkan Operasi Pasar Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Aparat Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Tangerang, Banten, mempersiapkan operasi pasar (OP) sebagai antisipasi lonjakan harga sembako di pasar tradisional dan pusat...

Fitriani Gagal Rebut Angka Pertama Piala Uber Lawan Malaysia

BANGKOK, SERUJI.CO.ID - Pemain Indonesia Fitriani gagal meraih angka pertama bagi tim putri Indonesia, setelah menyerah kepada Soniia Cheah dari Malaysia 21-10, 17-21, 14-21...
tenaga kerja asing

Terkait Serbuan TKA, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

PADANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menanggapi isu maraknya serbuan tenaga kerja asing khususnya dari China dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Senin (21/5), setelah salah...

Dikalahkan Persela Lamongan, Persija Ajukan Protes ke PSSI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persija Jakarta secara resmi mengajukan protes resmi kepada Komisi Disiplin PSSI dan PT Liga Indonesia Baru terkait kepemimpinan wasit Annas Apriliandi...