Dewan Pers Dorong Awak Media Harus Skeptis dan Utamakan Verifikasi

JAKARTA – Salah satu upaya menghadapi berita palsu atau hoax, Dewan Pers kini sedang melakukan pemilahan terhadap media profesional dengan yang tidak.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi mengatakan bahwa dari 43 ribu media dalam jaringan online yang memenuhi syarat baru 0,05 persen dan juga baru terverifikasi saat ini. Kemudian, Dewan Pers mendorong awak media untuk mengutamakan verifikasi dalam membuat dan menulis berita yang akan dikonsumsi masyarakat.

“Rukun iman media adalah verifikasi,” kata Imam pada diskusi Kilas Balik 2016 “Mengupas Jurnalisme Hoax” yang diselenggarakan oleh Galeri Foto Jurnalistik Antara di Jakarta, Sabtu (4/3).

“Salah satu yang harus nempel di benak wartawan yaitu wartawan harus skeptis, tidak mudah percaya, karena skeptis dia harus verifikasi,” ujarnya.


Imam mengatakan verifikasi adalah hal mutlak untuk dilakukan awak media, terutama dalam melawan berita palsu. Pers harus mengedepankan jurnalisme verifikasi yang selalu mengutamakan verifikasi, memeriksa berulang kembali untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam menyampaikan informasi atau berita kepada publik, sehingga masyarakat memperoleh berita yang benar bukan palsu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BACA JUGA:  Ditantang Gatot Nurmantyo Nobar Film G30S/PKI, Begini Jawaban Panglima TNI

Media harus benar-benar profesional dalam menyajikan berita atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu media harus diuji, salah satunya diuji keprofesionalannya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Saat ini terdapat sejumlah kecenderungan pada dunia media yang membuat berita, antara lain pembuatan judul berita yang bombastis, namun tidak sesuai konteks. Kecenderungan lainnya adalah masyarakat mudah menyebar informasi atau berita tanpa membaca isinya.
Lebih parah lagi, media juga cenderung mengambil ide pemberitaan dari realitas media sosial, bukan realitas sosial, yang mana kebanyakan informasi di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan dan jauh dari prinsip verifikasi.

Dalam penutup diskusinya, Imam mengimbau warga Indonesia segera melaporkan informasi berita palsu yang dibuat oleh media tertentu kepada Dewan Pers untuk segera ditindak.

EDITOR: Harun S

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi