Cak Nun: Persoalan Utama Indonesia, Nasionalisme Versus Keserakahan

JAKARTA – Budayawan Emha Ainun Najib yang akrab dipanggil Cak Nun menerangkan, ada dua jenis orang China, yaitu China Benteng dan China Toko. Cina Benteng adalah orang-orang China yang telah menyatukan dirinya dengan Indonesia dan memiliki kecintaan dan nasionalisme kepada tanah air Indonesia. Sedangkan China Toko adalah orang-orang China yang entah berada di manapun, termasuk di Indonesia konsentrasi utamanya mencari laba.

“Jadi persoalan utamanya adalah nasionalisme versus keserakahan. Tak ada hubungannya dengan etnis, agama, atau warna kulit. Karenanya hal itu juga bisa terjadi pada pribumi sekaligus,” tegas Cak Nun saat acara penutupan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan  2017 yang diselenggarakan pada 21-22 Februari 2017 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta.

Di depan Menteri Enggartiasto Lukito dan para peserta yang tugas utamanya mendampingi para pengusaha ini, Cak Nun mengajak semuanya untuk tidak rakus, tidak serakah, dan tidak usah mengalahkan siapapun. Tidak ada mengalahkan orang lain, yang ada adalah mengalahkan diri sendiri.

Sejurus dengan itu, Cak Nun mengingatkan agar di dalam menjalankan pembangunan, kita tidak menghabiskan semua anugerah kekayaan yang dimiliki alam dan bangsa Indonesia.


“Kita adalah infrastruktur anak cucu kita….,” tegas Cak Nun.

Lebih jauh lagi, Cak Nun menyampaikan bahwa waktu Pak Enggar tidak banyak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat bagi masa depan Indonesia. Seluruh reformasi dan hal-hal baik yang sudah dilakukan di Kemendag ini harusnya dicatat dan dinaikkan oleh lembaga negara menjadi undang-undang, sehingga nanti kalau Enggartiasto sudah tidak menjabat menteri, aturan itu tetap dilaksanakan oleh menteri selanjutnya.

BACA JUGA:  Sebelumnya Bertekad Bungkam, Lieus Sungkharisma Akhirnya Jawab Juga Pertanyaan Penyidik

“Tiga hingga sepuluh tahun ke depan adalah gerbang bagi bangsa Indonesia untuk melesat ke kesesatan atau ke masa depan yang lebih baik,” ungkap Cak Nun menandaskan.

Sampai titik ini, Cak Nun telah menorehkan beberapa butir pangeling akan keadaan Indonesia dan apa-apa yang perlu dilakukan. Diskontinuitas kepemimpinan, saling berjalan sendiri-sendirinya setiap elemen atau golongan masyarakat, belum adanya pemilahan antara negara dan pemerintah, dan belum sinergisnya antar kementerian di Indonesia maupun di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Ziro’ah (pertanian), shina’ah (teknologi), dan tijaroh (perdagangan) adalah tiga terminologi dan konsep yang dapat dipakai untuk melihat Indonesia. Alih-alih sinergi, yang terjadi misalnya adalah pertanian dimakan oleh tijaroh. “Kementerian tijaroh harus sinergis dengan kementerian ziroah dan shina’ah,”pesan Cak Nun.

Satu hal yang dipesankan Cak Nun beyond mainstream pemikiran politik modern di Indonesia. Untuk menjawab persoalan Indonesia saat ini, berlangsungnya negara, pemerintahan, dan berbagai ekspresi masyarakat hendaknya tidak melupakan orang-orang tua dan selalu meminta pertimbangan mereka. Yakni orang-orang tua yang mereka memiliki wawasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan akan masa lalu dan masa depan. Merekalah para Punakawan yang kaweruh-nya sangat diperlukan. Saat ini yang bergulir adalah setiap kelompok berjalan sendiri serta membela kepentingan masing-masing. Bagaikan anak-anak di sebuah rumah yang tanpa orangtua.

EDITOR: Yus Arza

 

 

 

 

 

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi