BPOM Perkuat Pertukaran Informasi Awasi Obat-Makanan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pertukaran informasi dengan lintas lembaga dan unsur masyarakat untuk peningkatan pengawasan peredaran obat dan makanan.

Dalam tiga bulan terakhir telah dilakukan pertukaran strategi lintas sektor dan peninjauan strategi, kata Kepala BPOM Penny Lukito di sela Pertemuan Lintas Sektor Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Jakarta, Jumat (26/1).

Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden Jokowi pada 3 Oktober 2017 menunjukkan perlindungan masyarakat dari obat ilegal dan penyalahgunaan obat lebih efektif jika dilakukan bersama.

Pencanangan Aksi Nasional dilakukan melalui tiga strategi, yaitu pencegahan, deteksi, dan respons.

“Strategi konsisten dan persisten ini harus dilakukan karena mereka para distributor dan produsen produk ilegal juga mempunyai daya tahan yang harus diantisipasi,” kata Penny.

Ia mengatakan strategi pencegahan dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

Aksi nasional tersebut dilakukan dengan koordinasi lintas sektor seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kementerian/embaga terkait, dunia usaha serta unsur masyarakat.

Dia mengatakan pencegahan produksi dan distribusi produk ilegal bisa dilakukan sejak dini seperti dengan mencegah peredaran bahan baku. Hal itu, tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPOM dan unsur pemerintah saja, tetapi juga dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam rangkaian aksi tersebut, Penny mengatakan perlu juga edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjauhi produk ilegal dan berbahaya.

Oleh karena itu, BPOM juga menggandeng dunia pendidikan sehingga bisa turut memasukkan matrikulasi mata ajar kepada siswa mengenai bahaya produk ilegal. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.