BPOM Diminta Jelaskan Soal Izin Masuknya Mi Instan Mengandung Babi

JAKARTA – Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan mendukung dan mengapresiasi langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik produk mi instan asal Korea yang diduga mengandung fragmen babi. Komisi IX menyebut langkah tersebut sudah tepat mengingat sekarang umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut tindakan penarikan produk mi instan diduga haram tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen yang memang semestinya rutin dilakukan. Meski demikian, Saleh memandang produk tersebut dapat dijual di Indonesia dengan catatan.

“Sebetulnya, kalau ada merek yang mengatakan bahwa mi-mi itu mengandung babi, tetap saja boleh dijual, tentu konsumennya adalah non-muslim. Tapi kalau tidak ada labelnya, ini menjadi masalah sebab bisa saja dibeli dan dikonsumsi orang Islam. Ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh importirnya,” jelas Saleh melalui keterangan tertulisnya, Ahad (18/6).

Meski mengapresiasi, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai BPOM seharusnya lebih jeli soal mi instan asal Korea ini sedari dulu. Ada semacam kebobolan di sini.

Menurut Saleh, BPOM harus menjelaskan ke publik sejak kapan mie-mie tersebut ada di tanah air. Karena bisa jadi, mie-mie tersebut telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat tanpa mengetahui bahwa ada kandungan babi di dalamnya.

“Kalau itu betul, bisa jadi ini kelalaian pihak BPOM untuk melakukan antisipasi,” ujarnya.

Saleh menjelaskan sebelum izin impor diperoleh oleh produsen, biasanya impotir terlebih dahulu meminta izin kepada berbagai instansi terkait, termasuk kepada BPOM untuk melihat tingkat keamanan pangan. Dia lantas menuntut BPOM untuk menjelaskan soal ini.

“Waktu mengeluarkan izin, apakah BPOM tidak mengecek ini? Mestinya soal kandungannya juga harus diperiksa. Kenapa setelah masuk ke Indonesia baru kemudian ada temuan seperti ini?” tanyanya heran.

Walau demikian, ia mengapresiasi langkah BPOM yang menarik mie instan asal Korea itu dari peredaran.

“Apresiasi kita pada BPOM tidak mengurangi upaya kita untuk mengoreksi berbagai hal yang dianggap tidak benar. Ini harus betul-betul menjadi perhatian BPOM. Perlu ada penjelasan resmi dari BPOM,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, BPOM meminta penarikan produk mie asal Korea karena mengandung fragmen DNA babi. Ada empat produk, diantaranya Samyang (mie instan U-Dong), Samyang (mie instan rasa Kimchi), Nongshim (mie instan Shin Ramyun Black) dan Ottogi (mie instan Yeul Ramen). (IwanY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER