BPJS Samaratakan Kartu Identitas Jaminan Kesehatan Nasional


PALU, SERUJI.CO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyamaratakan seluruh kartu identitas pemegang/peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala BPJS Cabang Palu Hartati Rachim, di Palu, Kamis (28/12), mengatakan seluruh kartu identitas jaminan kesehatan nasional, akan diubah menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Karena pemerintah berkeinginan agar indentitas pengguna JKN-KIS identitasnya sesuai dengan identitas kependudukan,” kata Hartati di sela-sela Media Gathering yang diselenggarakan BPJS Cabang Palu, di Palu, Kamis (28/12) malam.

Hartati mengatakan peserta jaminan kesehatan nasional yang memegang kartu Jamkesda, Jamkesmas, Askes, dan sebagainya, kartu identitasnya diubah ke Kartu Indonesia Sehat.

Ia menyebut peserta sekaligus pemegang kartu tersebut dapat mengunjungi BPJS kesehatan untuk mengubah kartu identitas itu.

“Untuk PNS, pegawai swasta, pegawai BUMD, pegawai BUMN, digantikan secara kolektif. Indentitas peserta JKN akan diubah ke kartu Indonesia sehat,” sebutnya.

Masyarakat berhak untuk mendapat layanan kesehatan lewat jaminan kesehatan nasional, dengan terdaftar sebagai peserta BPJS.

Namun hal itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Karena, setiap pemerintah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 yang pada pasal 6a menyatakan penduduk suatu daerah yang belum termasuk dalam program JKN-KIS maka dapat didaftarkan oleh pemda sebagai anggota BPJS Kesehatan.

Karena itu, masyarakat tidak boleh menyalahkan BPJS kesehatan, bila ada keluarga atau saudara yang sakit namun tidak terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan.

“Pemerintah daerah perlu ada penyamaan persepsi, bahwa masyarakat yang didaftarkan menjadi peserta BPJS tidak hanya kalangan menengah ke bawah. Tetapi menengah ke atas juga termasuk,” ujarnya.

Hartati mengimbau masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di BPJS, untuk melapor ke pemerintah daerah. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close