BPJS Samaratakan Kartu Identitas Jaminan Kesehatan Nasional

PALU, SERUJI.CO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyamaratakan seluruh kartu identitas pemegang/peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala BPJS Cabang Palu Hartati Rachim, di Palu, Kamis (28/12), mengatakan seluruh kartu identitas jaminan kesehatan nasional, akan diubah menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Karena pemerintah berkeinginan agar indentitas pengguna JKN-KIS identitasnya sesuai dengan identitas kependudukan,” kata Hartati di sela-sela Media Gathering yang diselenggarakan BPJS Cabang Palu, di Palu, Kamis (28/12) malam.

Hartati mengatakan peserta jaminan kesehatan nasional yang memegang kartu Jamkesda, Jamkesmas, Askes, dan sebagainya, kartu identitasnya diubah ke Kartu Indonesia Sehat.

Ia menyebut peserta sekaligus pemegang kartu tersebut dapat mengunjungi BPJS kesehatan untuk mengubah kartu identitas itu.

“Untuk PNS, pegawai swasta, pegawai BUMD, pegawai BUMN, digantikan secara kolektif. Indentitas peserta JKN akan diubah ke kartu Indonesia sehat,” sebutnya.

Masyarakat berhak untuk mendapat layanan kesehatan lewat jaminan kesehatan nasional, dengan terdaftar sebagai peserta BPJS.

Namun hal itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Karena, setiap pemerintah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 yang pada pasal 6a menyatakan penduduk suatu daerah yang belum termasuk dalam program JKN-KIS maka dapat didaftarkan oleh pemda sebagai anggota BPJS Kesehatan.

Karena itu, masyarakat tidak boleh menyalahkan BPJS kesehatan, bila ada keluarga atau saudara yang sakit namun tidak terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan.

“Pemerintah daerah perlu ada penyamaan persepsi, bahwa masyarakat yang didaftarkan menjadi peserta BPJS tidak hanya kalangan menengah ke bawah. Tetapi menengah ke atas juga termasuk,” ujarnya.

Hartati mengimbau masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di BPJS, untuk melapor ke pemerintah daerah. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER