BNPB: 2.935 Rumah Rusak Akibat Gempa 6,9 SR Guncang Jabar Selatan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan jumlah kerusakan rumah dan bangunan akibat gempa bumi 6,9 SR yang mengguncang Jawa Barat bagian selatan pada Jumat (15/12) lalu menyebabkan 2.935 rumah rusak.

Berdasarkan data sementara, hingga Ahad (17/12) pukul 14.30 WIB, dampak gempa menyebabkan empat orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, 25 orang luka ringan, 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan.

“Selain itu juga terdapat kerusakan 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit dan puskesmas. Sebanyak 200 orang mengungsi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis,” kata Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta, Ahad (17/12).

Dia mengatakan gempa tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan lainnya. Pendataan masih dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah.

Korban meninggal adalah Hj. Dede Lutfi (60) warga Ciamis tertimpa bangunan, Masiah (55) warga Ciamis yang terkena serangan jantung saat gempa, Aminah (80) warga Kota Pekalongan tertimpa bangunan roboh, dan Fatimah (34) warga Bantul yang jatuh saat gempa dan meninggal di rumah sakit.

Korban meninggal telah dimakamkan, pemerintah akan segera memberikan santunan duka cita.

Daerah yang paling parah mengalami kerusakan terdapat di empat daerah yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Daerah ini paling dekat dengan episentrum gempa sehingga intensitas gempa dirasakan V-VI MMI (sedang hingga kuat).

Bupati/Walikota di keempat daerah ini telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan gempa bumi selama tujuh hari terhitung dari 16-22 Desember, yang dapat diperpanjang sesuai dengan situasi di lapangan.

Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.362 unit rumah rusak terdiri dari 192 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 1.094 rumah rusak ringan.

Di Kabupaten Ciamis terdapat 759 rumah rusak yang terdiri 117 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang, dan 403 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Pangandaran terdapat 320 rumah rusak yang meliputi 60 rusak berat, 75 rusak sedang, dan 185 rusak ringan.

Penanganan darurat terus dilakukan. Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis.

“Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan permukiman yang rusak, bantuan pendanaan, dan perbaikan kerusakan sarana prasarana umum,” kata Sutopo.

Bantuan logistik dari BNPB akan diberikan kepada daerah yang telah menetapkan tanggap darurat.

BNPB menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta kepada empat daerah yang telah menetapkan tanggap darurat untuk operasional selama masa tanggap darurat.

Untuk perbaikan permukiman yang rusak akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid secara “per nama per alamat” dan di-SK-kan oleh Kepala Daerah masing-masing.

Langkah ini harus ditempuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta untuk menjamin terhadap kejelasan jumlah bantuan maupun siapa penerimanya.

Aparat dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, SKPD, Tagana, PMI, relawan, LSM dan masyarakat masih melakukan penangnan darurat.

Bantuan mendesak yang diperlukan masyarakat saat ini adalah hunian sementara (huntara), tenda, relawan untuk membersihkan material bangunan yang rusak, permakanan, trauma healing, tukang, bahan material bangunan, dan lainnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER