Bicara Tol ASEAN, Syahrul Yasin Limpo Raih Gelar Doktor Honoris Causa

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Konsepsi mengenai Tol ASEAN mengantarkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo meraih gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza), Terengganu, Malaysia.

“Saya pernah bicara, soal Tol ASEAN, bukan pendekatan fisik tetapi sebuah kebijakan bersama pada pendekatan kawasan,” kata Gubernur Syahrul usai menerima President Unisza Prof. Dato Dr. Ahmad Zubaidi Bin A Latif di Makassar, Jumat (6/10).

Tol ASEAN, kata Syahrul, adalah konsepsi terkait kebijakan, koordinasi kenegaraan, pengembangan Sumber Daya Manusia, dukungan modal yang harus tertata, dan kemitraan, termasuk dengan pengusaha.

“Itu saya sampaikan, pada saat saya bicara di Universitas Kebangsaan,” imbuhnya.

Konsep tersebut, kata dia, bergulir hingga ia diminta untuk membicarakan hal tersebut lebih konkrit lagi pada pertemuan Asia Tenggara dan Cina di Singapura.

Sementara, President Unisza Prof Dato Dr Ahmad Zubaidi Bin A Latif mengatakan gagasan mantan bupati Gowa menjadi contoh bagi pemerintah lainnya, bukan hanya di Indonesia dan Malaysia tapi juga dunia.

“Salah satunya mengenai gagasan poros Asia di kawasan Asia Tenggara,” kata dia.

Biasany, kata dia, gelar tersebut dianugerahkan bagi pemimpin-pemimpin yang telah menunjukkan ketauladanan bagi masyarakat, bukan hanya untuk Malaysia, dan Asia tapi seluruh dunia.

“Untuk Pak Syahrul kami berikan di bidang Pengurusan dan Kepemimpinan,” imbuhnya.

Rencananya penganugerahan Doktor HC tersebut akan diberikan pada tanggal 21 Oktober mendatang di kampus Unisza. Sebelumnya, Syahrul juga telah menerima gelar Doktor HC dari Universiti Tun Husein Onn Malaysia (UTHM). (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.