Bermaknakah Peringatan Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI?

1
192
G30S/PKI
Presiden Jokowi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo serius menyaksikan film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Makorem Bogor, Jumat, 29/9/2017. (Foto: Dok Kodam III/Siliwangi)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Belasan perwira menengah umumnya kolonel dari berbagai negara sahabat yang merupakan atase pertahanan negara-negara asing berdiri tegak sambil bersikap sempurna memberikan penghormatan saat diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).

Sementara itu, ratusan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA serta anggota Pramuka juga memberikan penghormatan kepada lagu Indonesia Raya dan Bendera Kebangsaan Merah Putih.

Kemudian tak kurang dari Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Iriana Widodo serta Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang disertai Ibu Mufidah Kalla melakukan hal serupa.

Pemandangan yang menyentuh hati itu muncul pada saat acara memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2017 untuk mengenang terjadinya pemberontakan terhadap dasar negara Pancasila yang dilancarkan Partai Komunis Indonesia alias PKI pada tanggal 30 September 1965.

Pada 52 tahun lalu, PKI yang didukung segelintir oknum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)_secara diam-diam berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang sah dengan melakukan kudeta.

Beberapa prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) harus kehilangan nyawa setelah diculik dan kemudian disiksa oleh anggota-anggota PKI yang kemudian dibunuh dengan cara di luar prikemanusiaan. Mereka itu antara lain adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sutoyo, Jenderal S Parman, Jenderal DI Pandjaitan, perwira polisi Sasuit Tubun.

Tak ketinggalan Ade Irma Nasution yang merupakan putri kedua Jenderal Abdul Haris Nasution juga harus merelakan nyawanya setelah para pemberontak itu gagal menculik dan membunuh jenderal senior tersebut. Sementara itu, di Yogyakarta, sedikitnya dua kolonel TNI-AD juga harus kehilangan nyawa mereka.

Peristiwa pemberontakan itu memang sudah lama sekali terjadinya yaitu 52 tahun lalu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa peristiwa bersejarah itu tetap diperingati oleh seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia? Bahkan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat (29/9) malam turut menonton film “Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia di halaman Markas Komando Resor Militer atau Korem 61/Suryakencana, Bogor Jawa Barat. Acara nobar alias nonton bareng Kepala Negara itu menjadi menarik perhatian karena Kepala Negara yang tak didampingi satu menteri pun atau pejabat negara.

Nobar mantan wali kota Solo dan juga mantan gubernur DKI Jakarta itu mencuri perhatian masyarakat karena baru-baru ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)di Jakarta mengadakan sebuah acara yang kemudian didemonstrasi oleh tidak kurang dari 1.500 orang karena diskusi itu diduga keras ingin berusaha membangkitkan kembali partai terlarang yang telah dibubarkan puluhan tahun silam.

Yang aneh dari penyelenggaraan diskusi itu ialah kenapa temanya sampai harus “diganti” oleh panitia penyelenggara kalau memang tidak ingin membicarakan soal partai komunis? Selain masalah penyelenggaraan diskusi yang dinyatakan polisi belum memperoleh izin Polri, ternyata ada hal lain yang mengakibatkan masalah PKI ini menjadi topik bidang politik yang menarik perhatian masyarakat luas. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan ratusan ribu prajurit TNI untuk nonton bareng film tentang pemberontakan itu.

Banyak sekali orang yang sudah merasa dirinya sebagai tokoh masyarakat. Jagoan partai politik yang mempertanyakan atau bersifat negatif terhadap perintah Jenderal Gatot Nurmantyo itu. Dalih mereka pada umumnya adalah kenapa masih harus ada kewajiban nonton bareng padahal PKI sudah lama sekali dibubarkan.

Ternyata perintah Panglima itu secara tidak langsung diterapkan oleh berbagai kelompok masyarakat termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kehadiran Jokowi di halaman Korem 61 Suryakencana di Bogor itu seharusnya sudah menjadi peringatan bagi orang-orang yang hingga detik itu menentang pemutaran kembali film “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” bahwa pemerintah tetap bertekad untuk mengenang pemberontakan orang- orang komunis tersebut. Bahkan Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa film itu layak ditonton oleh bangsa ini agar orang-orang Indonesia tetap bisa mengetahui tentang PKI.

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...

Akhirnya Basarnas Temukan Pendaki Gunung Gamalama yang Hilang

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Tim Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut), bersama warga Moya akhirnya berhasil menemukan seorang mahasiswi STIKIP Ternate bernama Rahmi Kadis (21 tahun) dinyatakan...