Bawaslu Jateng: Caleg Mantan Napi Wajib Umumkan Diri di Media Cetak


SEMARANG, SERUJI.CO.ID –┬áMantan narapidana yang akan mendaftarkan sebagai calon legislator, atau caleg wajib mengumumkan diri melalui media cetak, kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar Saka.

“Ketentuan selama ini jika pernah menjadi terpidana wajib umumkan diri di media cetak bahwa dirinya pernah dipidana dengan ancaman lebih dari lima tahun. Hanya sekali sebagai syarat pencalonan,” kata Fajar Saka di Semarang, Selasa (20/3) pagi.

Menjawab pertanyaan terkait dengan narapidana yang divonis di bawah lima tahun apakah perlu melakukan hal itu, Fajar menjelaskan tentang ancaman pidana dari tindak yang didakwakan.

“Yang menjadi ukuran adalah ancaman pidana dari tindak pidana yang didakwakan. Artinya, berapa pun vonis hakim tetap berlaku keharusan mengumumkan diri,” katanya.

Fajar yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Provinsi Jateng itu menekankan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan calon yang lain jika sudah menjadi calon anggota badan legislatif.

Ia menjelaskan bahwa persyaratan itu tidak hanya berlaku bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau perseorangan.

Ditegaskan pula bahwa persyaratan tersebut ada di dalam Pasal 182 dan Pasal 240 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Intinya, bakal caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Namun, kata Fajar, dalam dua pasal tersebut ada perkecualian bagi mantan narapinda yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik melalui media cetak bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

“Dia buat sendiri keterangan status dirinya sebagai mantan terpidana dalam bentuk pengumuman yang dimuat di media cetak. Jadi, bukan dalam bentuk berita,” katanya.

Ketika ditanya tentang pengumuman mereka di media cetak dalam bentuk advertorial, Fajar Saka mengatakan secara teknis seperti itu.

“Seperti itu teknis pelaksanaannya,” katanya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kisah Rayap Pemakan Naskah Perjanjian Dholim

close