Bantah Klaim Prabowo, KPK: Potensi Pendapatan Rp2.000 Triliun, Bukan Anggaran Bocor

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara atas pernyataan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut soal kebocoran APBN yang ia sampaikan mengacu pada apa yang disampaikan KPK lewat Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan bahwa Prabowo mispersepsi soal pernyataan Basaria. Pasalnya, kata Saut, yang disampaikan Basaria bukan kebocoran anggaran pada APBN, tapi potensi penerimaan pajak yang belum maksimal didapatkan.

“Jadi bukan kehilangannya (bocor, red). Salah mempersepsikan apa yang disampaikan Ibu Basaria,” kata Saut usai jumpa pers bersama KPU di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).

KPK Berpendapat Pendapatan Negara Masih Bisa Dikejar Hingga Rp4.000 Triliun

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat memberi keterangan kepada wartawan, di Surabaya, Kamis (12/4/2018) (Devan/SERUJI)

Dijelaskan Saut, yang disampaikan KPK adalah potensi penerimaan negara yang saat ini baru tercapai Rp2.400 triliun, yang menurut KPK masih bisa dikejar hingga Rp4.000 triliun.

“Saya mengatakan Indonesia bisa ngumpul sampai Rp4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp4.000 triliun, bisa kejar. Jadi, kekurangannya sekitar Rp2.000 triliun, itu bukan kebocoran, potensi,” jelas Saut.

Untuk mengejar potensi tersebut, Saut mencontohkan seperti yang telah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, dimana mampu mendapatkan pendapatan daerah sampai Rp7 triliun setelah didampingi oleh KPK.

Hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

“Dia kan datang ke sini, ‘Pak Saut saya baru datang sekali, dapat Rp7 triliun itu’. Itu kita ambil dari situ belajar. Jadi kita mau kejar Rp4.000 triliun APBN kita kalau bisa Rp4.000 triliun. Bayangin tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun,” ungkapnya.

Menurut Saut, jika pendapatan negara dapat mencapai Rp4.000 triliun maka yang dapat merasakannya adalah rakyat itu sendiri.

“Supaya rakyatnya lebih sejahtera, jalan yang lebih bagus yang artinya lebih banyak dana desanya lebih banyak,” tukasnya.

Prabowo Klaim Kebocoran Anggaran Yang Sering Ia Sampaikan Sesuai dengan Pernyataan KPK

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat kampanye akhbar Nasional di GBK, Jakarta, Ahad (7/4/2019). (foto:istimewa)

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan orasi politiknya di Kampanye Akbar Nasional mengatakan bahwa kebocoran anggaran yang selalu ia sampaikan sebesar Rp1000 triliun terbukti kebenarannya.

“Tapi elit Indonesia selalu tidak membantah, tidak menyanggah, tapi mengejek. Ditanya mana buktinya,” kata Prabowo di hadapan ratusan ribu massa pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Ahad (7/4).

Prabowo mengklaim bahwa apa yang ia sampaikan sesuai dengan pernyataan KPK yang menyebut anggaran negara bocor sebesar Rp2000 triliun.

“Tahu-tahu tiga hari yang lalu KPK mengatakan yang bocor itu Rp 2.000 triliun. Selama ini Prabowo katakan kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun, KPK katakan Rp 2.000 triliun,” ujar Prabowo.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan