Alasan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 8 Lembaga Non-Struktural

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyampaikan daftar delapan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang akan dibubarkan atau dilebur ke lembaga lain tahun ini.

Asman menuturkan bahwa sudah 23 lembaga non-struktural yang dibubarkan, selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sehingga saat ini masih tersisa 99 lembaga non-struktural yang masih terdapat di pemerintahan.

“Nanti tidak lagi mencantumkan lembaga non-struktural,” kata Asman di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10), seperti dilansir Antara.

Berikut daftar delapan lembaga non-struktural yang akan dilebur tahun ini:
1. Konsil Kebidanan.
2. Konsil Keperawatan.
3. Konsil Kedokteran.
4. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) .
6. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
7. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
8. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Asman mengatakan bahwa Konsil Kebidanan, Konsil Keperawatan, dan Konsil Kedokteran akan dijadikan satu sebagai Konsil Kesehatan.

“Ketiganya akan kami integrasikan dalam satu konsil,” kata Asman.

Kemudian BPLS yang menangani lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, rencananya akan dileburkan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ini sudah kami lakukan, sudah kami bubarkan. Kemudian tugas pokoknya kami serahkan ke salah satu Direktur di Kementerian PUPR,” kata Asman.

Selanjutnya pemerintah juga akan meleburkan KONI dan BSANK karena kedua lembaga non-struktural tersebut sama persis tugasnya dengan deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Peleburan ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Dua LNS ini nanti akan kami kaji apakah akan kami integrasikan atau kami hapuskan,” ucap Asman.

Kemudian, Asman juga akan meleburkan KADI dan KPPI.

Asman menuturkan, saat ini kajian untuk peleburan kedelapan LNS itu sedang difinalisasi.

“Pada saatnya nanti akan kami umumkan secara resmi. Tentu akan saya laporkan kepada Bapak Presiden terlebih dahulu karena beliau menyuruh kami di Kemenpan RB melakukan efisiensi di LNS ini,” ujar Asman. (Jarot/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER