Alasan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 8 Lembaga Non-Struktural


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyampaikan daftar delapan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang akan dibubarkan atau dilebur ke lembaga lain tahun ini.

Asman menuturkan bahwa sudah 23 lembaga non-struktural yang dibubarkan, selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sehingga saat ini masih tersisa 99 lembaga non-struktural yang masih terdapat di pemerintahan.

“Nanti tidak lagi mencantumkan lembaga non-struktural,” kata Asman di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10), seperti dilansir Antara.

Berikut daftar delapan lembaga non-struktural yang akan dilebur tahun ini:
1. Konsil Kebidanan.
2. Konsil Keperawatan.
3. Konsil Kedokteran.
4. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) .
6. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
7. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
8. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Asman mengatakan bahwa Konsil Kebidanan, Konsil Keperawatan, dan Konsil Kedokteran akan dijadikan satu sebagai Konsil Kesehatan.

“Ketiganya akan kami integrasikan dalam satu konsil,” kata Asman.

Kemudian BPLS yang menangani lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, rencananya akan dileburkan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ini sudah kami lakukan, sudah kami bubarkan. Kemudian tugas pokoknya kami serahkan ke salah satu Direktur di Kementerian PUPR,” kata Asman.

Selanjutnya pemerintah juga akan meleburkan KONI dan BSANK karena kedua lembaga non-struktural tersebut sama persis tugasnya dengan deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Peleburan ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Dua LNS ini nanti akan kami kaji apakah akan kami integrasikan atau kami hapuskan,” ucap Asman.

Kemudian, Asman juga akan meleburkan KADI dan KPPI.

Asman menuturkan, saat ini kajian untuk peleburan kedelapan LNS itu sedang difinalisasi.

“Pada saatnya nanti akan kami umumkan secara resmi. Tentu akan saya laporkan kepada Bapak Presiden terlebih dahulu karena beliau menyuruh kami di Kemenpan RB melakukan efisiensi di LNS ini,” ujar Asman. (Jarot/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close