Ajukan JR Ambang Batas Pencalonan Presiden, Denny: Rakyat Ingin Banyak Pilihan

0
204
Prof Denny Indrayana.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persyaratan ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold, kembali akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini permohonan uji materi atau judicial review (JR) tersebut akan dilakukan oleh 12 orang tokoh publik.

Kedua belas orang tersebut adalah Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK), Bambang Widjojanto (mantan pimpinan KPK), Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Haidar Gumay (mantan Pimpinan KPU), Dahnil Azhar Simanjuntak (Pimpinan Pemuda Muhammadiyah), Rocky Gerung (akademisi), Faisal Basri (akademisi), Robertus Robet (Akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako), Angga Dwimas (Profesional), Titi Anggraini (Prudem), dan Hasan Yahya (profesional).

Kuasa hukum pemohon, Denny Indrayana mengatakan bahwa ambang batas Presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilik, karena pilihannya yang terbatas.

Pasal 222 tersebut mensyaratkan partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 guna mengusung pasangan calon presiden.

“Inilah perjuangan konstitusional mengembalikan daulat rakyat dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden,” kata Denny lewat rilis yang diterima SERUJI, Rabu (13/6).

Ditegaskan oleh Denny, ambang batas yang berlaku saat ini telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

Disampaikan juga oleh Denny, gugatan akan didaftarkan paling lambat Kamis (14/6), dengan harapan Mahkamah Konstitusi bisa segera memutus sebelum masa pendaftaran Capres yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2018.

Pemohon uji materi gugatan ke MK ini akan didampingi oleh tiga orang ahli Hukum Tata Negara yakni Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti.

Jika pendaftaran ini diterima, maka MK akan menyidangkan untuk kali kedua kasus uji materi pasal 222 UU 17/2014 ini, setelah sebelumnya pada Januari 2018, MK menolak permohonan Partai Idaman. (ARif R/Hrn)

Langganan berita lewat Telegram
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU