Absen Panggilan KPK, Ini Alasan Aher yang Tak Mau Disebut Mangkir

0
37
  • 7
    Shares
Aher
Ahmad Heryawan (Aher).

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengklarifikasi terkait absennya saat pemanggilan Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK) dalam perkara suap proyek Meikarta. Ia menyebut surat panggilan KPK kepadanya salah alamat.

“Mohon maaf, saya tidak bisa disebut mangkir karena hakikatnya saya tidak menerima surat panggilan,” kata Aher saat dihubungi wartawan, Kamis (20/12) malam.

Aher mengatakan dirinya memang menerima surat dari KPK pada Selasa (18/12) lalu. Surat itu ditujukan ke rumah dinasnya yang lama di Gedung Pakuan. Surat yang diterima oleh petugas di Gedung Pakuan, diberikan kepadanya. Namun, ia mengaku surat itu bukan ditujukan kepadanya.

“Saya terima surat, tapi antara tujuan surat yang ditujukan kepada saya dengan isi surat tidak sesuai. Surat tersebut memanggil seseorang, orang Bandung, dalam kasus lain, bukan Meikarta. Jadi sama sekali isi suratnya tidak ada kaitan dengan saya sebagai Ahmad Heryawan. Setelah konsultasi, akhirnya saya kembalikan saja segera sejak kemarein siang. Karena surat bukan untuk saya atau bisa dikatakan salah alamat,” tuturnya.

Menurut Aher, KPK juga sudah menerima pengembalian surat itu.

“Dengan demikian saya rasa sudah clear. Makanya tadi pagi orang bertanya-tanya kepada saya, pak hadir? Hadir apa ya? Enggak ada panggilannya untuk saya,” kata Aher.

Sebelumnya, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Aher terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Namun, Aher tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Dan malam ini sudah mengklarifikasi alasannya.

Aher sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (19/12).

Dalam surat itu, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal surat itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi sesuai hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 10 November 2017.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada Rabu (12/12) sebagai saksi untuk Billy Sindoro. Saat itu, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU