111 Lulusan STTD Resmi Jadi PNS Pemda

0
164
  • 3
    Shares
Asman Abnur
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. (foto: istimewa)

BEKASI, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 111 lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi, Jabar resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu seiring dengan diserahkannya Surat Keputusan Formasi Apratur Sipil Negara (ASN) untuk lulusan STTD Tahun 2017 oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kepada 40 Pemerintah Daerah.

Asman dalam sambutannya di Kampus STTD, Bekasi, Rabu (20/12) mengatakan SK yang diserahkan untuk 111 lulusan Pola Pembibitan STTD Bekasi yang terdiri dari empat program studi yaitu D.IV Transportasi Darat (TRANSDAR) sebanyak 18 orang.

Loading...

Berikutnya D.III Perkeretaapian sebanyak 22 orang, D.III Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebanyak 25 orang, D.III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (D.III LLASDP) sebanyak sebanyak 4 orang dan D.II Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 42 orang.

“Lulusan ini akan mengisi formasi di 40 Pemerintahan Daerah yaitu lima Pemerintahan Provinsi yang terdiri dari Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. 12 Pemerintah Kota yang terdiri dari Kota Tebing Tinggi, Surakarta, Sukabumi, Pekalongan, Pariaman, Palembang, Padang, Metro, Lubuk Linggau, Langsa, Bukittinggi, dan kota Ambon,” paparnya.

Pemerintahan Kabupaten yang menerima formasi ini adalah 23 Kabupaten Tanah Datar, Solok, Sinjai, Simalungun, Siak, Rokan Hilir, Ponorogo, Pati, Pasaman, Parigi Moutong, Pakpak Bharat, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Lima Puluh Kota, Lampung Tengah, Karo, Kampar, Fakfak, Cianjur, Bengkalis, Bener Meriah, dan Kabupaten Batu Bara.

Pola Pembibitan merupakan kerja sama STTD Bekasi dengan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan SDM Transportasi Darat di daerah masing-masing.

“Program ini merupakan ikatan dinas, di mana para taruna setelah lulus akan menjadi Aparatur Sipil Negara di daerah masing-masing sesuai formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB,” ujarnya.

Asman mengatakan bahwa Sekolah Kedinasan yang ada di Indonesia saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tinggi setiap tahunnya.

“Dari 120.000 kebutuhan PNS, kemampuan Sekolah Kedinasan tidak sampai 10 persenya, sekitar 7.000 orang saja,” ungkapnya.

Asman juga menyampaikan bahwa ke depan sistem Sekolah Kedinasan akan diseragamkan.

“Saat ini ada Sekolah Kedinasan yang diasramakan dan dapat uang saku, tapi ada juga yang tidak diasramakan dan bayar pula, ke depan kita seragamkan,” pungkasnya. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama