Turnamen Indonesia Terbuka Akan Terapkan Aturan Servis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Turnamen bulu tangkis Indonesia Terbuka 2018 akan menerapkan aturan batasan tinggi pukulan servis 115 cm sebagaimana turnamen All England 2018, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Achmad Budiharto.

“Aturan tinggi pukulan servis itu sementara akan berlaku pada turnamen tingkat kedua, termasuk Indonesia Terbuka seperti All England,” kata Budiharto di sela-sela Musyawarah Organisasi Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Jakarta, Selasa (24/4) malam.

Budiharto mengatakan turnamen tingkat tiga seperti Malaysia Masters 2018 belum menerapkan aturan tinggi pukulan servis 115 cm sebagaimana kejuaraan lain bulu tangkis di China selain China Terbuka.

“Tampaknya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) masih akan menerapkan aturan servis itu pada turnamen tingkat atas yaitu tingkat satu dan dua,” katanya.

Namun, Budiharto mengaku belum mendapatkan informasi terkait penerapan aturan tinggi pukulan servis itu pada kejuaraan beregu Piala Thomas dan Piala Uber 2018.

“Kami akan menyiapkan untuk hal itu seandainya benar-benar diterapkan pada Piala Thomas dan Uber. Tapi, saya belum dapat informasi penerapan aturan itu sampai sekarang,” katanya.

Budiharto mengatakan negara-negara anggota BWF dari benua Eropa merupakan negara-negara yang menolak penerapan aturan tinggi pukulan servis menyusul postur tubuh atlet mereka tidak memadai untuk batas ketinggian 115 cm.

Aturan poin 11 Selain aturan ketinggian pukulan servis, Budiharto mengatakan Piala Thomas dan Piala Uber 2018 juga belum menerapkan aturan poin 11 dengan lima gim permainan yang menggantikan poin 21 dengan tiga gim permainan.

“Terkait aturan poin, negara-negara Asia justru menggalang kekuatan untuk mempertahankan poin 21. Tapi, keputusan ada pada rapat BWF ketika penyelenggaraan Piala Thomas-Uber di Thailand, pada 20-27 Mei,” ujarnya.

Negara-negara Eropa, menurut Budiharto, berharap aturan poin 11 akan berlaku pada 2019 sebagai tahun menuju Olimpiade Tokyo 2020.

“Hanya saja, negara-negara Asia masih tidak mempunyai suara yang sama, atau kompak. Ada beberapa negara yang akan menyetujui aturan poin 11 karena atlet-atlet mereka sudah menua,” kata Budiharto yang mengindikasikan negara tetangga Indonesia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close