Turnamen Indonesia Terbuka Akan Terapkan Aturan Servis


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Turnamen bulu tangkis Indonesia Terbuka 2018 akan menerapkan aturan batasan tinggi pukulan servis 115 cm sebagaimana turnamen All England 2018, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Achmad Budiharto.

“Aturan tinggi pukulan servis itu sementara akan berlaku pada turnamen tingkat kedua, termasuk Indonesia Terbuka seperti All England,” kata Budiharto di sela-sela Musyawarah Organisasi Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Jakarta, Selasa (24/4) malam.

Budiharto mengatakan turnamen tingkat tiga seperti Malaysia Masters 2018 belum menerapkan aturan tinggi pukulan servis 115 cm sebagaimana kejuaraan lain bulu tangkis di China selain China Terbuka.

“Tampaknya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) masih akan menerapkan aturan servis itu pada turnamen tingkat atas yaitu tingkat satu dan dua,” katanya.

Namun, Budiharto mengaku belum mendapatkan informasi terkait penerapan aturan tinggi pukulan servis itu pada kejuaraan beregu Piala Thomas dan Piala Uber 2018.

“Kami akan menyiapkan untuk hal itu seandainya benar-benar diterapkan pada Piala Thomas dan Uber. Tapi, saya belum dapat informasi penerapan aturan itu sampai sekarang,” katanya.

Budiharto mengatakan negara-negara anggota BWF dari benua Eropa merupakan negara-negara yang menolak penerapan aturan tinggi pukulan servis menyusul postur tubuh atlet mereka tidak memadai untuk batas ketinggian 115 cm.

Aturan poin 11 Selain aturan ketinggian pukulan servis, Budiharto mengatakan Piala Thomas dan Piala Uber 2018 juga belum menerapkan aturan poin 11 dengan lima gim permainan yang menggantikan poin 21 dengan tiga gim permainan.

“Terkait aturan poin, negara-negara Asia justru menggalang kekuatan untuk mempertahankan poin 21. Tapi, keputusan ada pada rapat BWF ketika penyelenggaraan Piala Thomas-Uber di Thailand, pada 20-27 Mei,” ujarnya.

Negara-negara Eropa, menurut Budiharto, berharap aturan poin 11 akan berlaku pada 2019 sebagai tahun menuju Olimpiade Tokyo 2020.

“Hanya saja, negara-negara Asia masih tidak mempunyai suara yang sama, atau kompak. Ada beberapa negara yang akan menyetujui aturan poin 11 karena atlet-atlet mereka sudah menua,” kata Budiharto yang mengindikasikan negara tetangga Indonesia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close