Polda Yogyakarta Rekomendasikan Agar Bonek Tidak Datang ke Maguwoharjo

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merekomendasikan agar suporter Persebaya Surabaya yang dikenal dengan Bonek Mania tidak datang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, saat tim mereka tandang melawan PSS Sleman pada Sabtu (13/7).

Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dhofiri di Mapolda DIY, Rabu (10/7), mengatakan rekomendasi yang telah disampaikan kepada panitia pelaksana pertandingan itu mengacu pengalaman kericuhan sebelumnya saat Persebaya tandang menghadapi Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung Bantul dalam lanjutan Liga 1 musim lalu.

“Kita tahu sebelumnya (kericuhan terjadi) di Bantul. Kita beri kesempatan sekali, dua kali, tiga kali dan setiap kali itu ternyata bentrok,” kata Dhofiri.

Mengenai rekomendasi itu, Dhofiri mengakui hanya memberikan masukan kepada Panpel PSS. Soal keputusan tidak memberikan jatah tiket untuk Bonek, ia menilai itu ranah Panpel. “Kami hanya memberikan rekomendasi,” katanya.

BACA JUGA:  PSS Sleman Unggul 2-0 Atas Kalteng Putra Pada Babak Pertama

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) PSS, Tri Mulyanta mengatakan warga Sleman di area Stadion Maguwoharjo sudah menyampaikan surat kepada manajemen yang berisi keberatan warga apabila suporter Persebaya datang.

“Surat itu ditujukan ke Panpel. Panpel sejak kemarin telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” katanya.

Ia mengatakan, selain keberatan warga, Panpel juga telah berkoordinasi dengan Polda DIY. Salah satu rekomendasi kepolisian yakni meminta Panpel tidak memberikan jatah tiket kepada suporter Persebaya.

Pihak kepolisian saat koordinasi dengan Panpel PSS juga memberitahukan terkait rencana kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Yogyakarta pada hari yang sama. Meskipun, ia mengakui Panpel sebetulnya berencana memberikan kuota tiket untuk suporter Persebaya.

“Dengan demikian suporter yang sudah datang kami koordinasikan dengan kepolisian. Kami juga tak ingin meresahkan masyarakat sekitar stadion,” kata Tri Mulyanta.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Blunder

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi