Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa


SERUJI.CO.ID – Perusahaan-perusahaan adalah ujung tombak daya saing sebuah bangsa. Karya-karya peradaban kini dihasilkan oleh perusahaan. Bukan lagi oleh negara seperti jaman dahulu. Bangsa yang unggul berisi perusahaan-perusahaan unggul. Perusahaan prinsipal yang produknya dipakai berbagai bangsa. Sebaliknya, bangsa yang lemah juga berisi perusahaan-perusahaan lemah.

Kemandirian Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Memang pada era korporatisasi dan monopolistik seperti sekarang ini, bangsa unggul bukanlah bangsa yang sama sekali tidak mengkonsumsi produk perusahaan asing. Bangsa unggul adalah bangsa yang mengkonsumsi produk perusahaan-perusahaan asing jauh lebih sedikit dari pada bangsa asing mengkonsumsi produk perusahaan-perusahaan bangsa itu. Bangsa produsen. Bukan bangsa konsumen. Persis seperti logika dalam sepak bola. Pemenang bukan kesebelasan yang gawangnya tidak dibobol lawan. pemenang adalah kesebelasan yang membobol gawang lawan lebih banyak dari pada dibobol lawan.

Bagaimana menjadi bangsa produsen? Bagaimana menjadi bangsa yang unggul? Bagaimana menjadi bangsa dengan perusahaan-perusahaan unggul? Dibutuhkan sebuah ekosistem. Ekosistem yang dibangun dari enam pilar berikut ini.

Pilar pertama adalah korporatisasi perusahaan yang telah eksis di pasar. Ciri utama perusahaan eksis di pasar adalah telah menemukan revenue and profit driver (RPD). RPD adalah aset yang begitu dimiliki akan langsung menghasilkan tambahan omzet dan laba.

Bagi perusahaan mini market misalnya, RPD-nya adalah penambahan jumlah gerai. Perusahaan eksis di pasar akan mampu terus-menerus membuka gerai dan menghasilkan omzet sekaligus laba dari gerai yang dibukanya. Alfamart misalnya tiap hari rata-rata membuka 3 gerai baru.

Kendala kita selama ini adalah ketidakfahaman para pendiri perusahaan ber-RPD. Mereka tidak mau terus-menerus menerbitkan saham baru sebagai modal ekspansi. Terpaku pada utang dan takut dengan dilusi. Baca tulisa saya “Raja Utang” untuk pembahasan lebih detail tentang hal ini. Padahal, dilusi justru adalah sarana meningkatkan nilai buku maupun nilai pasar saham, termasuk saham milik pendiri, puluhan bahkan ratusan kali lipat. Dilusi menghasilkan agio saham alias “upeti” dari pada pemegang saham baru. Modal untuk ekspansi dengan cost of capital yang rendah.

Ketidakpahaman ini juga terjadi pada pemegang saham perusahaan BUMN dalam hal ini adalah pemerintah. Perusahaan-perusahaan BUMN semestinya banyak yang sudah menemukan RPD nya. Tetapi selama ini BUMN pertumbuhannya tercekik karena hanya berbasis utang yang cost of capitalnya tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close