Tentang Korupsi Sektor Publik

Oleh: Dedy Eryanto, mahasiswa Doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand.

Kemudian terkait perbaikan organisasi (birokrasi), kedua kelompok menyepakati dua hal utama yaitu, peningkatan pengendalian intern dan supervisi; dan pemilihan pejabat publik secara selektif. Yang menarik, di bidang politik kedua kelompok bersepakat untuk memprioritaskan perhatian pada transparansi keuangan partai politik dan peningkatan komitmen para politisi. Sementara di bidang penindakan (hukum) kedua kelompok juga memiliki pandangan yang sama terkait tiga prioritas penting, berupa penciptaan suatu lembaga independen; melawan organisasi kejahatan; dan memberikan sanksi yang lebih berat pada pelanggaran (pelaku korupsi).

Refleksi untuk Indonesia

Hasil survei diatas sangat bermanfaat untuk kita refleksikan dalam konteks Indonesia, khususnya terkait penyebab terjadinya korupsi. Sudah banyak tulisan yang mempermasalahkan moral dan value para politisi dan pegawai negeri kita. Ketika banyak politisi dan pegawai negeri terjerat korupsi, wajar jika kita mempertanyakan bagaimana moral dan value mereka. Namun demikian kita perlu mengkritisi salah satu gagasan kelompok pakar di negara lower income untuk menaikkan gaji para politisi dan pegawai negeri. Rasanya obat ini perlu dipertanyakan “keampuhannya”, karena Indonesia yang sudah memberikan sejumlah remunerasi yang cukup menarik di berbagai instansi, namun masih saja terdapat oknum dari instansi tersebut yang terjerat korupsi.

Penyebab selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara bisnis, politik dan negara. Bila kita perhatikan di negara kita, semakin terbukanya kran demokrasi menyebabkan semakin deras pula arus para pebisnis yang terjun ke dunia politik, baik sebagai pengurus partai politik maupun anggota legislatif. Tentu berpolitik adalah hak azasi setiap orang, namun terjunnya pebisnis ke dunia politik membuka peluang timbulnya conflict of interest. Karena di satu sisi nature pebisnis adalah mencari peluang-peluang bisnis baru atau mengamankan bisnis yang ada, dan disisi lain negara memiliki kewenangan pengaturan bisnis dan membelanjakan dana publik melalui berbagai bentuk lelang pengadaan kepada dunia bisnis. Apabila pebisnis berkecimpung di dunia politik, maka perlu disiapkan mekanisme untuk meminimalisir potensi terjadinya benturan kepentingan.

Selanjutnya hal lain terkait strategi pembenahan bidang politik yang diperlukan adalah transparansi keuangan partai politik sebagai sebuah prioritas. Memang wacana ini bukan hal baru, namun pelaksanaannya perlu terus didorong terutama terkait pendapatan-pendapatan untuk kepentingan kampanye dan pemilu. Meskipun Indonesia telah mewajibkan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik atas keuangan partai politik dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk keuangan partai yang berasal dari APBN dan APBD, namun sampai saat ini keuangan partai politik masih menyisakan banyak misteri. Terutama karena laporan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang mengklaim betapa tingginya biaya politik di Indonesia.

Tentu kita bertanya-tanya, darimana para politisi atau partai politik mendanai semua biaya politik yang ekstra mahal itu. Merujuk pada pernyataan ketua MPR untuk mereviu sistem kita saat ini, barangkali strategi untuk menertibkan dan meningkatkan transparansi keuangan partai politik patut kita pikirkan lebih serius. Sayangnya menurut paper Huberts, justru hal ini yang acap kali diabaikan oleh para politisi. wallahualam bissawab.

(Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Ghazwul Fikri dan Media

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.