Pilkada Antara Kompetisi, Dialog, Dan Kompromi

Tataran Elite

Yang menarik pula untuk dicermati adalah adanya ketidaksinkronan antara situasi yang ada di kalangan elite politik yang tercermin melalui berbagai liputan media dengan kondisi riil yang ada di akar rumput.

Dalam skala kumpul-kumpul kecil atau bahkan kerumunan yang cukup besar di berbagai wilayah, hingga saat ini bahkan mereka hampir tidak pernah bicara tentang pilkada, bahkan ketika di wilayahnya akan ada pilkada.

Oleh karena itu, sebaiknya para parpol serta gabungan parpol ataupun calon perorangan (bila ada) perlu segera memastikan kandidatnya, dan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera melakukan sosialisasi. Dengan demikian, rakyat di wilayahnya masing-masing akan segera memperoleh kepastian. Pasalnya, dari sisi etika komunikasi, sebenarnya cara menggantung atau saling intip dan menyembunyikan calon, akan membuat rakyat bingung. Hal ini tidak etis.

Hal lain yang saat ini mengemuka, baik pada wilayah yang telah ada penetapan bakal calon maupun yang baru saling menjajaki, hampir kurang terdengar program kerja apa yang kelak akan dilakukan serta bagaimana rekam jejak dari masing-masing bakal calon, selain si calon berasal dari kalangan apa, didukung oleh siapa, dan sejenisnya.

Model dukungan yang lebih bersifat tradisional paternalistik semacam itu saat ini sudah tidak tepat. Model semacam itu, jelas tidak akan mencerdaskan rakyat. Justru rakyat yang makin cerdas, akan mampu menilai mana parpol serta kandidat yang kelihatan prestasi serta kesungguhannya dalam bekerja, dan mana yang hanya pandai berbicara dan berjanji.

Melihat kenyataan itu, proses komunikasi, dialog maupun kompromi yang terjadi, sebaiknya didasarkan pada perhitungan kemampuan kandidatnya bila kelak terpilih, bukan karena perhitungan tahun 2019, apalagi nuansa adigang adigung adiguna (mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian).

Ketika beberapa parpol telah melakukan sekolah politik, termasuk bagaimana menjadi pimpinan daerah yang baik, akan sangat naif bila apa yang telah dilakukannya, termasuk mungkin kandidat yang pernah dicalonkannya dan akhirnya terpilih, mengingkari apa yang telah diperolehnya melalui sekolah politik partai tersebut karena semata mengejar jabatan yang lebih tinggi.

Tantangan ke depan yang makin kompleks, terlebih pada era global dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Maka, apa pun yang pernah mereka lakukan, janjikan, dan selanjutnya kerjakan setelah terpilih kelak, tidak mungkin dilupakan rakyat. Apa yang dijanjikan dan ternyata tidak dilaksanakan, tidak mungkin disembunyikan melalui dalih apa pun.

Hasil survei beberapa pejabat, baik di daerah maupun di pusat, yang terilis akhir-akhir ini setidaknya menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, meski komunikasi, dialog, saling berhitung, bahkan akhirnya kompromi, harus selalu didasarkan atas kepentingan rakyat di wilayahnya ke depan, bukan kepentingan parpol ataupun kelompok parpol. Bila diingkari, pada akhirnya rakyatlah yang akan menghakiminya kelak. Hal itu sudah terbukti.

 

*) Penulis adalah dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ