Perlawanan Balik Koruptor itu Bernama Praperadilan

Oleh: Ikhwan Wahyudi

Fenomena praperadilan menjadi tren setelah Hakim Sarpin Rizaldi menerima permohonan praperadilan Budi Gunawan yang seolah-olah menjadi titik balik praperadilan para tersangka korupsi di KPK.

Praktisi hukum Sudi Prayitno menilai praperadilan merupakan salah satu bentuk perlawanan balik pelaku korupsi yang prosedural dan diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

“Praperadilan terbukti cukup ampuh untuk menghambat hingga menghentikan penyidikan perkara yang ditangani oleh KPK,” ujarnya.

Ia melihat meski praperadilan yang dikabulkan hakim sedikit dibandingkan yang ditolak namun dampaknya luar biasa karena yang menang adalah para tokoh penting di Tanah Air.

Menurutnya yang perlu menjadi pertanyaan adalah apakah hakim praperadilan berwenang membatalkan status seseorang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau dibaca dalam pasal 77 KUHAP hanya diberikan kewenangan pada hakim praperadilan untuk menyatakan sah atau tidak sah,” ujarnya.

Ia mengatakan dalam pasal itu secara implisit menyatakan kewenangan hakim hanya menyatakan sah atau tidak sahnya penetapan status seseorang sebagai tersangka.

Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprata, MH menilai hakim yang menangani gugatan praperadilan Setya Novanto telah melampaui kewenangan, dengan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Partai Golkar tersebut.

“Dalam putusannya hakim yang menangani gugatan praperadilan Novanto minta penyidikan dihentikan, ini merupakan perbuatan melawan hukum karena konteksnya telah melampaui kewenangannya,” kata dia.

Menurut Gandjar dalam gugatan praperadilan tersebut hakim juga tidak berwenang menguji validitas alat bukti penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.

“Bahwa alat bukti itu bisa menunjukkan seseorang melakukan suatu tindakan pidana atau tidak merupakan materi pokok perkara,” katanya.

Ia mengatakan yang penting dilakukan adalah ketika penyidik menyampaikan punya alat bukti keterangan saksi maka penyidik punya bukti meminta keterangan seseorang sebagai saksi.

“Seandainya penyidik punya alat bukti berupa surat maka cukup dibuktikan dengan pernah melakukan pemeriksaan atau penggeledahan dan menyita,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER