Mahar Politik
ilustrasi

Maka, sama halnya dengan di Amerika, yang dimaksud “duitokrasi” dalam hal ini adalah bagaimana demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam konteks pilkada telah dibajak dan beralih rupa menjadi pemerintahan dari duit, oleh duit, dan untuk duit.

Tentu, argumentasi “duitokrasi” bukanlah hal baru. Harus diakui, istilah “duitokrasi” dalam praktik demokrasi di Indonesia saat ini adalah masalah yang sudah lama akut, bahwa demokrasi kita diancam oleh “duitokrasi”, pesta rakyat kita dibajak oleh pesta oleh para pemilik duit.

Dalam pilkada, bahkan dalam pemilihan umum presiden, legislatif, gubernur, bupati, dan pemilihan wali kota pada kenyataannya adalah pesta yang seharusnya rakyat adalah subjek berubah menjadi objek. Jika tidak hati-hati, pemilu hanya menjelma menjadi keriuhan sesaat yang seolah-olah menghormati rakyat sebagai pemilik kedaulatan, padahal sejatinya tidak.

Kegagalan Kaderisasi Jika kita cermati, nama La Nyalla Mattalitti, Brigjen Pol. Siswandi, Sudirman Said, Ridwan Kamil, dan para kandidat calon pejabat yang mengukiti kontestasi pilkada, mereka bukan dari kader partai politik. Artinya, parpol merekrut dari berbagai kalangan di luar partai untuk dipertarungkan dalam pilkada.

Tradisi seperti ini bisa dilihat dari ketergantungan partai pada figur tertentu apakah itu dari unsur TNI/Polri, pengusaha, artis, akademisi, dll. Meski tradisi ini sudah tidak relevan lagi di alam demokrasi, tidak sedikit, bahkan boleh dibilang hampir semua parpol, masih mempraktikkannya.

Hal ini merupakan salah satu bentuk kegagalan parpol dalam hal kaderasasi kepemimpinan. Ada fenomena “split ticket voting” (membagi tiket pemungutan suara), yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat (figur) di luar partai daripada kader partai sendiri.

Partai lantas memprioritaskan figur eksternal atau melakukan “outsourcing” politik dengan mengusung kandidat dari berbagai kalangan, misalnya dari TNI dan Polri, artis, pengusaha, akademisi, ketimbang mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri. Jauh lebih baik partai politik memberikan “boarding pass” pada kadernya dibandingkan kader eksternal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama