Wajar jika kemudian, elektabilitasnya di kalangan masyarakat tak beranjak turun, bahkan meningkat terdukung prestasi dan bukti pembangunan infrastruktur di sana sini. Banyak partai pun berlomba-lomba mengusungnya menjadi calon presiden untuk periode kedua.
Bahkan PDI Perjuangan yang awalnya amat hati-hati dalam melangkah untuk menghadapi Pilpres 2019, akhirnya “malu-malu” mengumumkan pencapresan Jokowi dalam Rakernas 3-nya di Bali beberapa waktu lalu.
Pengumuman pencapresan itu disebarkan pertama melalui media sosial oleh Pramono Anung sebagai salah satu kader PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Kabinet. Pramono mengaku langkah itu diambil lantaran partainya akan menggunakan strategi optimalisasi media sosial untuk pemenangan pemilu presiden 2019.
Padahal sebelum ini terjadi, jauh sebelumnya, Jokowi diwacanakan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang ketika itu diketuai oleh Setya Novanto dalam tersandung kasus korupsi KTP el. Tetapi peta politik dinilainya tak terlampau menguntungkan jika ia harus melangkahi aturan yang pernah dibuat dan dijanjikannya sendiri soal rangkap jabatan kepada rakyat.
Namun Jokowi berkepentingan terhadap partai berlambang pohon beringin itu, maka ia ingin Golkar tetap berada pada posisi yang aman di tangan Airlangga Hartarto dan Idrus Marham.
Sejujurnya posisi Jokowi saat ini berada di tengah kegalauan Megawati dan SBY yang kesumat dendam masa lalu. Jika dendam itu berhasil luruh, penyatuan dua partai besar PDI Perjuangan dan Demokrat bukan tidak mungkin terjadi. Maka peran Jokowi-lah yang diharapkan mampu mencairkan penyumbat keharmonisan dua partai beda warna itu.
Poros tengah Kurusetra 2019 di Indonesia diramalkan menjadi “padang pertempuran” perebutan kursi RI1 yang amat sengit.
