Jangan Keliru, KK Beda dengan PSC dan Kenapa Lebih Baik Beli Freeport Saat KK Berakhir

Oleh: Ferry Koto

Tulisan ini saya buat di blog, guna memenuhi permintaan beberapa sahabat yang membaca tulisan saya di Facebook maupun Twitter terkait perbedaan Kontrak Karya (KK) Freeport dan Production Sharing Contract (PSC) di industri migas. Alasan mereka, agar lebih mudah membacanya, juga agar ditulis dengan lebih lengkap.

Alasan utama saya menulis di akun media sosial (FB dan Twitter) adalah untuk mengkoreksi kekeliruan dari beberapa akun politisi dan pengamat, plus akun-akun selebtwit yang berkomentar terkait Head of Agreement (HoA) divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% ke PT Inalum.

Entah hanya sekedar ingin mengkritik pemerintah, mereka mengatakan pemerintah keliru jika membeli saham PTFI saat ini dengan nilai US$3,85 miliar. Padahal, kata mereka, jika KK PTFI tidak diperpanjang pada 2021, maka PTFI dan aset-asetnya jadi milik Indonesia tanpa perlu membeli.

Komentar yang keliru ini menyesatkan jika tidak dikoreksi, walau mungkin maksudnya baik.


Untuk itulah saya mencoba meluruskan dengan menulis di akun media sosial, dan saat ini viral dishare tidak hanya di media sosial juga di aplikasi kirim pesan.

BACA JUGA:  Setya Novanto Tak Bisa Lagi Dipercaya Memimpin DPR dan Golkar

Berikut penjelasan sederhana saya;

Kontrak Karya (KK) tidak sama dengan Production Sharing Contract (PSC) di industri Migas. Dimana bila KK habis kontraknya, tidak diperpanjang, tidak ada yang akan dikembalikan ke negara selain wilayah kerja pemegang KK, atau lokasi tambang. Dalam hal PTFI, jika KK pada 2021 tidak diperpanjang maka alat produksi dan seluruh aset milik PTFI tetap milik mereka sebagai pemegang KK.

Artinya lainnya, dalam kasus PTFI, jika kontraknya habis 2021 dan tidak diperpanjang KK-nya (merupakan KK ke 2), tidak berarti PTFI dengan segala aset dan alat produksinya jadi milik Indonesia.

Yang kembali ke Indonesia, jika KK PTFI habis atau tidak diperpanjang, hanya lokasi tambangnya, atau area tambang yang ada di KK, karena itulah saja yang jadi milik Indonesia dalam kerjasama berbentuk KK.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

10 KOMENTAR

  1. Masalah pemerintah tersandera oleh salah satu klausul dalam KK tersebut. Dimana KK harus diperpanjang oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah order baru. Bahkan jika undang undang tersebut dicabut oleh pemerintah, undang-undang yang baru tidak berlaku untuk KK Freeport.

  2. Ntar yg ngerjainnya siapa ya mas?
    Apa kita udah mampu dan punya sdm mumpuni untuk memulai tambang dalam perut bumi?
    Karena saya dengar2 utk kedeoannya harus ngorek bumi alias gak sama dengan yg kemarin2.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi