Jangan Keliru, KK Beda dengan PSC dan Kenapa Lebih Baik Beli Freeport Saat KK Berakhir

Oleh: Ferry Koto


Dengan KK, negara tetap dapat untung dari Royalti produksi pemegang KK, berapun jumlah produksinya, dan berapun kerugian PTFI karena biaya produksi lebih besar dari hasilnya. Walau royalti yang diterima pemerintah sesuai perjanjian KK PTFI kecil; saat ini 4% untuk tembaga, 3,75% emas, dan 3,25% perak. kuecil sekali.

Sekarang mari kita hitung, dengan cara sederhana, bodoh-bodohan saja, apakah menguntungkan saat ini membeli saham PTFI sebesar 51% dengan nilai fantastis US$3,85 miliar. Dibanding jika membiarkan habis KK nya pada tahun 2021, atau tidak memperpanjangnya (jika pemerintah Indonesia berani tidak perpanjang, hehehe).

Menurut saya, walau kontrak dengan PTFI menggunakan sistem Kontrak Karya (KK), memang sebaiknya pemerintah tidak membeli saham PTFI saat ini. Biarkan saja habis KK PTFI di tahun 2021, atau tidak memperpanjangnya.

Saat KK PTFI berakhir, seluruh aset PTFI termasuk alat-alat produksinya yang ada di Papua tetap milik Freeport McMoran. Dan McMoran tidak akan mungkin membawa alat-alat tambang mereka tersebut dari Papua. Ongkosnya akan sangat mahal sekali. Pasti McMoran lebih baik jual murah ke Indonesia, daripada jadi besi tua, hehehe

Apalagi ada klausul di KK PTFI bahwa jika kontrak berakhir, PTFI DIHARUSKAN menjual aset-asetnya ke pemerintah Indonesia dengan harga pasar atau dengan harga yang tidak boleh lebih rendah daripada NILAI BUKU. Artinya apa, tentu harga aset-aset tersebut bisa dibeli pemerintah senilai NILAI BUKU, yang sudah dikurangi penyusutan dan lain-lainnya. Pasti juga akan lebih murah daripada pemerintah beli baru.

Kalau PTFI, misal, tetap menjual dengan harga mahal, diatas NILAI BUKU, pemerintah boleh tidak membeli, dan PTFI boleh menjual asetnya tersebut ke perusahaan lain atau segera memindahkan aset-aset mereka dari lokasi tambang. Itu bukan kata saya, tapi kata pasal 22 dalam Kontrak Karya ke 2 PTFI.

Walau ada yang berargumen bahwa jika McMoran angkuti aset-asetnya, maka pemerintah akan kesulitan memulai kembali usaha pertambangan di lokasi tersebut, akan mulai dari nol, dengan biaya yang besar dan waktu lama. Menurut saya, itu argumentasi yang lemah, dan hanya menakut-nakuti agar kita perpanjang KK Freeport.

Padahal yang jelas-jelas nyata adalah besarnya biaya dan kerugiaan McMoran jika harus mengangkut aset-asetnya dari Papua, jika KK tidak diperpanjang. Nyata sekali.

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close