Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Refleksi Ahir Tahun 2018
Oleh : Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum., Guru Besar Fak.Hukum USU & Dekan Fak.Hukum Universitas Harapan Medan


Potret Penegakan Hukum di Indonesia.

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, kita melihat banyaknya praktek penanganan kasus hukum oleh institusi penegakan hukum apakah di jajaran Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan bahkan di Pengadilan mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi Mahkamah Agung RI yang masih jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan lembaga Peradilan Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) juga banyak yang menghasilkan Putusan-putusan MK yang dirasa jauh dari rasa keadilan.

Bila kita kilas balik wajah penegakan hukum yang dilakonkan para Aparatur Penegakan Hukum saat ini sungguh sangat memperihatinkan. Berbagai kasus Mega Korupsi yang diduga melibatkan tokoh-tokoh penting dan mempunyai kedekatan dengan Rezim Penguasa bahkan ada sebagian yang memang sedang menduduki jabatan penting dalam Rezim Kekuasaan seolah tak tersentuh hukum.

Bahkan lembaga Peradilan Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) juga banyak yang menghasilkan Putusan-putusan MK yang dirasa jauh dari rasa keadilan.

Sebut saja indikasi korupsi dalam kasus BLBI, Kasus Pengadaan Bus Trans Jakarta, Kasus Pengadaan Tanah Rumah Sakit Sumber Waras, Kasus Izin Reklamasi Pulau-pulau di Teluk Jakarta, Kasus Perizinan dan Pengembangan Proyek Meikarta. Bahkan terakhir muncul dan menguapnya kasus “buku merah” yang terkait dugaan korupsi impor daging, dalam hal mana pengusaha daging impor bernama Basuki Hariman diduga kuat telah memberikan sejumlah uang suap (gratifikasi) kepada beberapa petinggi pejabat penting di Republik ini.

Sementara itu kasus-kasus yang bernuansa politik banyak ditarik dan dipaksakan ke ranah hukum pidana, sehingga muncul istilah kriminalisasi, terutama yang menimpa para ulama, ustadz, aktivis dan tokoh-tokoh kritis yang dianggap berseberangan (oposan) terhadap Penguasa. Berbagai kasus dialamatkan kepada mereka, bahkan kasus pidana yang terkesan sengaja dicari-cari dan dipaksakan deliknya. Semua itu menambah suramnya wajah penegakan hukum yang ada.

Sementara itu ada kasus-kasus yang delik pidananya sudah terang dan nyata yang pelakukunya adalah pihak-pihak atau oknum-oknum yang termasuk dianggap pendukung Rezim Penguasa, padahal telah dilaporkan para korban secara resmi ke aparat penegak hukum (dhi Kepolisian) ternyata tidak mendapat respon dan penanganan yang benar secara hukum.

Semisal berbagai kasus kejahatan persekusi yang dialami para Ulama/Ustadz, tokoh, aktivis seperti: kejahatan persekusi yang dilakukan sekelompok orang terhadap Ust. KH. T. Zulkarnaen (Wasekjen MUI Pusat) di Bandara Sintang Kalimantan Barat. Para pelaku kejahatan persekusi dengan mudah masuk sampai ke areal Runway Bandara dan membawa berbagai senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap sang Kiyai, namun sampai saat ini kasus tersebut menguap tanpa jelas rimbanya.

Demikian juga kasus kejahatan dan penghinaan yang dialami Ust. Abdul Somad ketika hendak melakukan tabligh Akbar di Bali pada 9 Desember 2017 yang lalu di Hotel Aston Bali tempat sang Ustadz menginap. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, namun nasibnya sama belum ada kejelasan ujung pangkalnya.

Demikian juga kasus kejahatan persekusi yang menimpa aktivis Fakhri Hamzah yang juga menjabat salah seorang Wakil Ketua DPR RI, Kasus Kejahatan persekusi yang menimpa aktivis dan ustazah Neno Warisman di Bandara kota Pekan Baru dan berbagai kasus persekusi dan ancaman kekerasan lainnya yang menimpa para aktivis dan tokoh yang dianggap berseberangan dengan Rezim Penguasa seolah dianggap tak perlu ditangani secara hukum. Sehingga para pelakunya bisa bebas tanpa ada tindakan dan proses hukum.

Sementara itu banyak oknum para pelaku yang nyata-nyata telah terindikasi dan patut diduga telah melakukan kejahatan apakah penghinaan/penistaan agama, ujaran kebencian seperti Viktor Liaskodat, Ade Armando, Abu Janda dan lain-lain semuanya seolah-olah tidak tersentuh hukum, dan menjadi merasa bebas melakukan perbuatan, padahal apa yang mereka lakukan jelas mengandung unsur kejahatan pidana.

Penutup

Bila dicermati proses penegakan hukum yang terjadi saat ini, memang sungguh sangat mengecewakan dan mengkhawatirkan. Hal ini sebenarnya sangat membahayakan terhadap eksistensi negara hukum yang kita bangun dan menjadi komitmen bagi kita semua.

Untuk itu hal yang paling penting saat ini adalah mengetuk kembali nurani Penguasa dan aparat penegak hukum agar kembali komit terhadap apa yang diamnahkan konstitusi dan para Pendiri Bangsa (Pounding Fathers) , sehingga praktek penegakan hukum dengan “Politik Belah Bambu” satu pihak diangkat (dilindungi) dan satu pihak lain dipijak (dizolimi) sudah saatnya diakhiri seiring dengan berakhirnya Tahun 2018 ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Goenawan Mohamad, Nyaplok JP dan Ngobok-obok PAN

Setelah berhasil mengobok-obok dan mencaplok Jawa Pos, Goenawan Mohamad (GM) sekarang mengalihkan operasinya dengan mengobok-obok PAN (Partai Amanat Nasional).

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close