Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Oleh: Dedy Eryanto, PhD Candidate jurusan Public Sector Management pada Victoria University of Wellington, New Zealand.

Strategi pemberantasan korupsi paslon

Tiga sudut pandang para ahli itu, dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisa cara pandang para capres dalam menanggulangi korupsi, khususnya upaya menciptakan birokrasi bebas korupsi. Capres Paslon nomor 1, Jokowi-Ma’ruf lebih menekankan pada perbaikan sistem seperti sistem pengelolaan pengawai yang fair. Contohnya adalah rektrutmen pegawai terbuka, promosi pegawai berbasis kompetensi, dan bukan nepotisme. Sedangkan untuk bidang pelayanan masyarakat, seperti proses perijinan, perlu dibuat pelayanan sesederhana mungkin. Pernyataan ini, lebih mewakili sudut pandang public office-centered. Yakni, dengan mengedepankan azas kesempatan sama (fairness) dan kepantasan (merit system based) untuk menciptakan suatu sistem yang dapat membatasi kecendrungan aparat untuk tidak fair karena hanya memenuhi kepentingan pribadi dan golongannya.

Sebaliknya, Capres Paslon nomor 2, Prabowo-Sandi lebih menekankan pada perbaikan kesejahteraan para aparat negara. Khususnya, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan strategis, seperti hakim, polisi, dan jaksa. Mereka harus mendapatkan kesejahteraan yang cukup agar tidak tergoda dengan tawaran korupsi yang menggiurkan. Pendapat ini lebih mendekati pada market-centered dimana wilayah penegakan hukum memiliki suatu nilai atau “permintaan khusus” di masyarakat. Oleh karena itu aparat negara harus “steril dari kendali pasar” dengan cara meningkatkan kesejahteraannya.

Menyikapi Korupsi

Para ahli sepakat, tidak ada resep yang seratus persen sama untuk menanggulangi korupsi di setiap negara. Hanya saja, berlaku dua konsep umum untuk menyikapi korupsi sesuai dengan keadaan lokal dimana korupsi tersebut berkembang. Pertama, pendekatan kepatuhan (compliance). Ciri umumnya adalah bersifat pencegahan untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Salah satunya dengan menyiapkan perangkat, sistem, dan pengawasan yang baik sehingga membatasi ruang gerak aparat untuk melakukan korupsi.

Secara prinsip, kepatuhan merupakan pendekatan pengendalian dari luar (external control) yang tidak mempercayai sepenuhnya para aparat. Mereka diasumsikan memiliki kecendrungan bertingkah laku keliru karena berbagai faktor, seperti motif keluarga atau keuangan sehingga mereka harus diawasi secara ketat melalui mekanisme sistem. Kelemahan pendekatan kepatuhan adalah berisiko melahirkan suatu sistem yang rumit sehingga akan memperlama suatu urusan dan sulit memutuskan bila sesuatu keadaan belum jelas aturannya. Sistem yang rumit itu dapat mendorong orang untuk mencari “kelemahan suatu sistem” dan bermain di wilayah yang belum jelas tersebut atau abu-abu (grey area).

Pendekatan ini sangat populer serta dipahami hampir sebagian besar orang. Termasuk juga para capres, berdasarkan argumentasi mereka di forum debat kemarin. Penguatan sistem, perbaikan kesejahteraan, dan mengawasi aparat adalah bagian dari pendekatan kepatuhan. Pendekatan ini juga relatif sesuai untuk wilayah yang supremasi hukumnya masih lemah dan penuh ketidakpastian. Akan tetapi, pendekatan ini perlu suatu ketegasan, persamaan, kepastian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan apa yang telah menjadi aturan hukum. Hanya dengan cara demikian, pendekatan ini akan benar-benar memiliki kekuatan pencegahan, menimbulkan efek jera, dan shock therapy bagi aparat yang korup.

Sebaliknya, pendekatan kedua adalah nilai (value). Pendekatan nilai sangat abstrak, karena memiliki prinsip membangun moral dan akal budi para aparat penyelenggara negara maupun masyarakat. Tentu karena berbicara nilai, maka sangat menekankan prinsip kepribadian, sikap religi, atau keadaan sosial budaya suatu masyarakat. Pendekatan ini membutuhkan waktu dan panutan yang menjadi role model, sehingga memberikan inspirasi bagi seluruh aparat dan masyarakat disekelilingnya.

Pada akhirnya, pendekatan nilai bersikap mempercayai aparat negara, bahwa mereka memiliki pribadi yang jujur, berintegritas, dan amanah dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara negara. Dari sisi sikap religi, para aparat negara selalu meyakini bahwa setiap gerak dan langkah kehidupannya tidak terlepas sedetikpun dari pengawasan Yang Maha Kuasa. Hal ini akan melahirkan suatu sikap kehati-hatian bahwa jabatan adalah merupakan suatu amanah dan ujian yang harus disikapi dengan seksama dan tidak untuk dikhianati. Pendekatan nilai bersifat membangun diri dari dalam masing-masing pribadi dan masyarakat secara keseluruhan.

Karena bersifat abstrak dan bernarasi filosofis, pendekatan ini relatif kurang populer dibandingkan dengan kepatuhan. Pendekatan kepatuhan lebih bersifat kongkrit dengan diberlakukannya suatu aturan main atau sistem. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kepatuhan saja tanpa diimbangi oleh pendekatan nilai akan menjadi kurang optimal karena tiada sistem yang tanpa celah. Oleh karena itu, diperlukan suatu moral aparat yang baik untuk tetap memiliki sikap integritas dan jujur dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dari uraian tersebut menjadi jelas, pendekatan kedua capres dalam menanggulangi korupsi dengan memilih pendekatan kepatuhan mengandung kelemahan. Terlepas dari wacana masing-masing capres dalam forum debat yang lalu, kiranya perlu pemikiran kita bersama untuk menumbuhkan pendekatan nilai sehingga dapat melengkapi kekurangan dari pendekatan kepatuhan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal penting dalam pendekatan nilai adalah pemberian contoh dari pemimpin yang jujur, amanah, dan berintegritas tinggi. Dalam konteks negara, sosok presiden dan wakil presiden yang jujur dan berintegritas menjadi model dan panutan dalam menanggulangi korupsi di negeri ini. Tentunya kita tidak ingin upaya pemberantasan korupsi menjadi sia-sia hanya karena cara memahami korupsi dan pendekatan penanggulangannya tidak tepat. (Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER