Sejarah Garuda Pancasila Menapak dari Kesultanan Pontianak

Kalau ada yang menyangsikan nasionalisme kaum Melayu di Pontianak, ia mestinya belajar sejarah lebih dalam. Ia mesti paham, bahwa lambang negara burung Garuda yang kita hormati sampai saat ini, adalah buah kreativitas Sultan Hamid II, Raja Kesultanan Kadriah, Pontianak.

Sultan Hamid II mendapatkan mandat untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara dari Presiden Soekarno, ketika menjabat sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio. Memang tidak sendirian, karena didalam panitia teknis yang dibentuk pada 10 Januari 1950, ia dibantu Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, MA. Pellaupessy, Muhammad Natsir, dan RM. Ngabehi Poerbacaraka. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II masih menampilkan bentuk tradisional Garuda yang bertubuh manusia. (FOTO: Istimewa)

Rancangan awal Garuda Pancasila karya Sultan Hamid II berbentuk Garuda tradisional yang tubuhnya masih menyerupai manusia. Konsep ini menyisihkan ide M Yamin yang dipandang menampakkan pengaruh Jepang karena ada sketsa sinar mataharinya.

“Sebenarnya dirancang bukan seperti Burung Garuda, tapi Rajawali. Raja dan Wali, adalah perlambang posisi Sultan (Pontianak) yang selain Wali (penyebar agama) juga merupakan Raja. Dan Wali tidak kenal burung Garuda,” papar Syarif Hamdan AlKadri, kerabat Sultan Hamid yang sekarang menjaga Istana Kadriyah.

Raja dan Wali. Betul, Sultan Hamid adalah keturunan Wali, memiliki kekerabatan dengan wali-wali penyebar agama Islam di Jawa.

Rancangan Burung Garuda Sultan Hamid yang telah diterima pemerintah dan DPR terus menerus mengalami penyempurnaan.

Berdasarkan transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Haji Masagung (pemilik Gunung Agung) saat penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, terungkap bahwa ide “Perisai Pancasila” muncul di tengah-tengah proses kreatif perancangan. Sultan Hamid terngiang-ngiang ucapan Presiden Soekarno bahwa hendaknya lambang negara juga mencerminkan visualisasi dari pandangan hidup dan sila-sila yang termuat dalam dasar negara yaitu Pancasila.

Dialog intensif antara Sultan Hamid II, Soekarno dan Mohammad Hatta menyepakati beberapa perubahan. Antara lain  pita yang dicengkeram Garuda, dari warna merah putih menjadi hanya putih dengan tambahan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahkan ketika sudah diajukan kepada Pemerintah sebagai rancangan final pada 8 Februari 1950 pun, Partai Masyumi keberatan terhadap bentuk tangan dan bahu Garuda yang mirip anggota badan manusia serta memegang perisai karena dianggap bersifat mitologis.

Setelah tahap itu, rancangan bentuk rajawali yang dinamakan Garuda Pancasila tersebut diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada Kabinet RIS melalui Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Tiga hari kemudian, konsep ini diresmikan sebagai lambang negara. Namun patut dicatat, gambar Garuda pada saat itu tanpa jambul, dan posisi cakarnya masih di belakang pita.

Garuda Pancasila yang diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950, masih tanpa jambul dan posisi cakar di belakang pita. (FOTO: Istimewa)

Begitu pun, bentuk lambang negara ini masih terus mengalami penyempurnaan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” kemudian ditambahkan jambul. Bentuk cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.

20 Maret 1950, bentuk akhir lambang negara telah mendapat disposisi Presiden Soekarno. Bung Karno kemudian memerintahkan pelukis istana Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut seusai bentuk akhir rancangan Sultan Hamid. Bentuk inilah yang sampai sekarang dipertahankan secara resmi kenegaraan sebagai lambang negara. Lukisan otentik tersebut diserahkan kepada H. Masagung untuk disimpan Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974.

Sementara foto gambar lambang negara yang diserahkan kepada Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Istana Kadriyah Pontianak.

“Yang asli disimpan di Jeruk Purut, Jakarta, karena di sana ada Yayasan Sultan Hamid yang diurus keponakan beliau,” ujar Pak Syarif Hamdan, yang mengaku sepupu Sultan Hamid II. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang. (Nurur/Iwan Y)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER