Sejarah Garuda Pancasila Menapak dari Kesultanan Pontianak

Kalau ada yang menyangsikan nasionalisme kaum Melayu di Pontianak, ia mestinya belajar sejarah lebih dalam. Ia mesti paham, bahwa lambang negara burung Garuda yang kita hormati sampai saat ini, adalah buah kreativitas Sultan Hamid II, Raja Kesultanan Kadriah, Pontianak.

Sultan Hamid II mendapatkan mandat untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara dari Presiden Soekarno, ketika menjabat sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio. Memang tidak sendirian, karena didalam panitia teknis yang dibentuk pada 10 Januari 1950, ia dibantu Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, MA. Pellaupessy, Muhammad Natsir, dan RM. Ngabehi Poerbacaraka. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II masih menampilkan bentuk tradisional Garuda yang bertubuh manusia. (FOTO: Istimewa)

Rancangan awal Garuda Pancasila karya Sultan Hamid II berbentuk Garuda tradisional yang tubuhnya masih menyerupai manusia. Konsep ini menyisihkan ide M Yamin yang dipandang menampakkan pengaruh Jepang karena ada sketsa sinar mataharinya.

“Sebenarnya dirancang bukan seperti Burung Garuda, tapi Rajawali. Raja dan Wali, adalah perlambang posisi Sultan (Pontianak) yang selain Wali (penyebar agama) juga merupakan Raja. Dan Wali tidak kenal burung Garuda,” papar Syarif Hamdan AlKadri, kerabat Sultan Hamid yang sekarang menjaga Istana Kadriyah.

Raja dan Wali. Betul, Sultan Hamid adalah keturunan Wali, memiliki kekerabatan dengan wali-wali penyebar agama Islam di Jawa.

Rancangan Burung Garuda Sultan Hamid yang telah diterima pemerintah dan DPR terus menerus mengalami penyempurnaan.

Berdasarkan transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Haji Masagung (pemilik Gunung Agung) saat penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, terungkap bahwa ide “Perisai Pancasila” muncul di tengah-tengah proses kreatif perancangan. Sultan Hamid terngiang-ngiang ucapan Presiden Soekarno bahwa hendaknya lambang negara juga mencerminkan visualisasi dari pandangan hidup dan sila-sila yang termuat dalam dasar negara yaitu Pancasila.

Dialog intensif antara Sultan Hamid II, Soekarno dan Mohammad Hatta menyepakati beberapa perubahan. Antara lain  pita yang dicengkeram Garuda, dari warna merah putih menjadi hanya putih dengan tambahan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahkan ketika sudah diajukan kepada Pemerintah sebagai rancangan final pada 8 Februari 1950 pun, Partai Masyumi keberatan terhadap bentuk tangan dan bahu Garuda yang mirip anggota badan manusia serta memegang perisai karena dianggap bersifat mitologis.

Setelah tahap itu, rancangan bentuk rajawali yang dinamakan Garuda Pancasila tersebut diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada Kabinet RIS melalui Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Tiga hari kemudian, konsep ini diresmikan sebagai lambang negara. Namun patut dicatat, gambar Garuda pada saat itu tanpa jambul, dan posisi cakarnya masih di belakang pita.

Garuda Pancasila yang diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950, masih tanpa jambul dan posisi cakar di belakang pita. (FOTO: Istimewa)

Begitu pun, bentuk lambang negara ini masih terus mengalami penyempurnaan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” kemudian ditambahkan jambul. Bentuk cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.

20 Maret 1950, bentuk akhir lambang negara telah mendapat disposisi Presiden Soekarno. Bung Karno kemudian memerintahkan pelukis istana Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut seusai bentuk akhir rancangan Sultan Hamid. Bentuk inilah yang sampai sekarang dipertahankan secara resmi kenegaraan sebagai lambang negara. Lukisan otentik tersebut diserahkan kepada H. Masagung untuk disimpan Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974.

Sementara foto gambar lambang negara yang diserahkan kepada Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Istana Kadriyah Pontianak.

“Yang asli disimpan di Jeruk Purut, Jakarta, karena di sana ada Yayasan Sultan Hamid yang diurus keponakan beliau,” ujar Pak Syarif Hamdan, yang mengaku sepupu Sultan Hamid II. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang. (Nurur/Iwan Y)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi