Pontianak, Kesultanan yang Lebur dalam Nasionalisme NKRI


Kalau ada yang menyangsikan nasionalisme kaum Melayudi Pontianak, ia mesti belajar sejarah lebih dalam.  Ketika kemerdekaan Indonesia berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945, Kerajaan ini secara tegas menyatakan diri untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsekuensinya, dinasti kesultanan berakhir dan  wilayah  mereka dikembangkan sebagai Kota Pontianak, ibukota provinsi Kalimantan Barat.

Di istana ini terdapat tulisan tentang Kraton Kadriah dan sejarah kota Pontianak yang sebenarnya. Terdapat pula lancang kuning milik kerajaan Istana Kadriah. Lancang kuning adalah alat transportasi laut taradisional kesultanan Pontianak dilengkapi dengan foto Sultan Muhammad Alkadrie mengenakan pakaian kesultanan warna putih.

Di istana ini, selain catatan tentang keraton Kadriah dan sejarah kota Pontianak, terdapat pula catatan hirarki raja-raja yang bertakhta pada zaman kejayaan kesultanan Kutaringin. Selian itu ada juga catatan tentang silsilah para sultan Kerajaan Pontianak.

Raja-raja yang memerintah Kesultanan Pontianak adalah sebagai berikut :
1.    Syarif Abdurrahman Alkadrie memerintah dari tahun 1771-1808
2.    Syarif Kasim Alkadrie memerintahdari tahun 1808-1819.
3.    Syarif Osman Alkadrie memerintahdari tahun 1819-1855.
4.    Syarif Hamid Alkadrie memerintahdari tahun 1855-1872.
5.    Syarif Yusuf Alkadrie memerintah dari tahun 1872-1895.
6.    Syarif Muhammad Alkadrie memerintah dari tahun 1895-1944.
7.    Syarif Thaha Alkadrie memerintahdari tahun 1944-1945.
8.    Syarif Hamid II Alkadrie memerintah dari tahun 1945-1950.

Semenjak wafatnya Sultan Syarif Hamid II Alkadrie, Kesultanan Pontianak tak memiliki sultan. Putra mahkota yang bernama Syarif Yusuf Alkadri yang menurut kerabat istana Syarif Hamid kini berusia hampir 100 tahun, tidak bersedia menerima posisi sebagai pewaris kerajaan. Selain karena menetap di Belanda (mengikuti  kewarganegaraan ibunya), sampai usia senja ia tidak dikaruniai keturunan.

Para ahli waris Kesultanan Pontianak dari Dinasti Alkadrie akhirnya menyepakati mengangkat salah seorang kerabat istana bernama Syarif Abubakar Alkadrie. Jauh sebelumnya, tepatnya 29 Januari 2001, Syarifah Khadijah Alkadrie bergelar Ratu Perbu Wijaya mengukuhkan Kerabat Muda Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Kerabat Muda ini bertujuan menjaga segala tradisidan nilai budaya yang positif dari leluhur mereka, termasuk menghidupkan atau melestarikannya.

Berpegang acuan tersebut, maka prosesi pelantikan Syarif Abubakar Alkadrie sebagai sultan kesembilan diawali dengan permintaan restu dari kerabat istana tertua, Syarifah Khadijah Alkadrie yang berusia 100tahun. Sang Ratu kemudian menyerahkan sebilah keris pusaka kepada Sultan baru.

Kesultanan Pontianak berlangsung hingga tahun 1952 dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masa pemerintahan Sultan ke-8, Sultan Syarif Hamid Alkadrie II. Ia mempunyai peranan penting dalam pembentukan negara kita, yaitu menciptakan lambang negara, Garuda Pancasila.

Ketika kemerdekaan Indonesia berkumandang pada tanggal17 Agustus 1945, Kerajaan ini secara tegas menyatakan diri untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia. Sikap ini didasari atas sepak terjang pihak Kesultanan yang telah setia untuk terus mengobarkan api perlawanan terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Bantuan dari Kerajaan berupa 300 pucuk senapan dan beberapa meriam membuktikan bahwa Kesultanan secara tegas berada di belakang Republik Indonesia.

Sikap ini menimbulkan konsekuensi di pihak Kerajaan, yaitu wilayah kerajaan dilebur ke dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi tersebut berimbas pada perubahan bentuk kesultanan menjadi swapraja (setingkat dengan kawedanan). Alhasil, sejak bergabung dengan NKRI, kesultanan pun berakhir dan berkembang menjadi Kota Pontianak, ibukota provinsi Kalimantan Barat.

Sultan Hamid II (1913-1978) terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Perancang Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila ini beristrikan seorang perempuan Belanda, yang memberikannya dua anak dan sekarang tinggal di Negeri Belanda.

Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio. Selama jabatan menteri negara itulah, ia ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. (Nurur/Hrn)

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close