Maulana Syaikh, Ulama, Pendidik, dan Penggerak Emansipasi

Berjuang Lewat Politik

Setelah penyerangan markas NICA, Maulana Syaikh bersama Saleh Sungkar membentuk Persatuan Umat Islam Lombok (PUIL) sebagai wadah yang sifatnya politik untuk berjuang dan memajukan masyarakat. Sejak membentuk PUIL, keduanya dikenal sebagai dwitunggal dalam bidang politik kebangsaan.

Kiprah politiknya makin terasa dan dia aktif menjadi anggota konstituante, aktif di Masyumi, Parmusi, dan di Golkar.

Ia juga dipercaya menjadi Amirul Haj dari Negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1948 dan pada tahun 1949 dia menjadi anggota Delegasi NIT ke Arab Saudi yang bertugas bertemu dengan pemerintah Saudi.


Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan memanfaatkannya untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang bermukim (mukimun) di Saudi untuk melakukan konsolidasi membangun semangat nasionalisme.

Sekembali ke Tanah Air, para mukimun itu melakukan protes kepada pemerintah Belanda sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh Belanda.

Pada tahun 1953, ia mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Wathan yang memberikan perhatian kepada pendidikan dan agama. Secara keagamaan, nama Nahdlatul Watan pada perkembangannya menjadi nama tarekat dengan wirid yang khas dan berpengaruh terhadap keagamaan masyarakat.

Ajaran-ajaran tarekatnya yang berbasis kepada tradisi pemahaman keislaman yang moderat yaitu Ahlus Sunah waljamaah menjadi sangat terkenal.

Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang nasional pejuang kemerdekaan, tetapi juga sebagai dai, mubalig, guru, ulama, sastrawan, politikus, guru Sufi Tarekat Hibzi Nahdlatul Wathan dan pembaru sosial keagamaan dan pendidikan.

Karena kontribusi dan jasa-jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara serta kemajuan pendidikan dan Islam pemerintah menganugerahi Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan gelar Pahlawan Nasional Tahun 2017 bersama dengan almarhum Laksamana Malahayati dari Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepri dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/11), menganugerahkan gelar pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.