Akhir tahun merupakan moment yang sangat penting bagi punggawa Kementerian Keuangan. Kebiasaan lama menunda pengeluaran APBN hingga detik terakhir dari sebagian para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kementerian/lembaga sangat berpengaruh pada ritme kerja Kementerian Keuangan. Utamanya bagi pegawai Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.

Volume pekerjaan akan meningkat berlipat dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini menuntut kesiapan seluruh pegawai KPPN agar seluruh proses pembayaran pengeluaran  dan penerimaan negara di akhir tahun anggaran berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.

Mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan terjadi serta dalam rangka mitigasi resiko terjadinya kesalahan, KPPN Pacitan menggelar rapat koordinasi internal yang dihadiri seluruh pejabat dan pegawaiKPPN.

Rapat koordinasi yang digelar di meeting room KPPN tersebut membahas 4 tema krusial: pelaksanaan pembayaran pengeluaran anggaran pada  akhir tahun anggaran, perencanaan kas, persiapan pencairan dana alokasi khusus fisik dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

“Rakor ini sebagai persiapan mengantisipasi lonjakan volume kerja diakhir tahun, disamping untuk mitigasi resiko atas seluruh proses penerimaan dan pengeluaran anggaran” demikian disampaikan Eko Permono Adi, kepala KPPN Pacitandalam sambutan pembukaan rakor.

“Pegawai KPPN sudah terbiasa dengan kerja keras seperti ini, bahkan dibeberapa kantor ada yang lembur sampai berhari-hari demi mengawal APBN agar tepat penggunaan dan tepat waktu dalam penyalurannya” tambahnya.

Rakor yang digelar  Jumat , 24 November 2017 diharapkan menjadi ajang konsolidasi dan peningkatan sinergi demi memberikan pelayan prima kepada mitra kerja KPPN Pacitan.  (Sry jateng)

Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya.
SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan ini, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
SERUJI berhak untuk membatalkan penayangan hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan.
Untuk pengaduan email ke redaksi@seruji.co.id.

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....