Terkait Registrasi SIM Card, Kemkominfo Diminta Tegas Terhadap Provider

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia harus tegas terhadap provider terkait dengan satu juta nomor induk kependudukan (NIK) untuk jutaan nomor prabayar, kata pakar keamanan siber Pratama Persadha.

Ketika menjawab pertanyaan wartawan di Semarang, Selasa (10/4), Pratama menegaskan bahwa provider (perusahaan penyedia berbagai layanan yang menyangkut internet) harus bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan penggunaan NIK itu.

Belakangan ini, kata Pratama, masyarakat di Tanah Air dihebohkan kembali adanya penyalahgunaan NIK untuk registrasi kartu prabayar. Tak tanggung-tanggung, bahkan ada satu NIK untuk mendaftar 2,2 juta data nomor kartu prabayar.

Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menegaskan bahwa provider adalah pintu pertama saat masyarakat mendaftarkan NIK dan KK-nya.

Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengungkap banyak NIK dari berbagai provider untuk mendaftar ribuan, bahkan ratusan nomor prabayar.

Menurut Pratama, Dukcapil hanya menerima dan melihat data dari provider. Dalam hal ini, seharusnya di pintu pertama provider sudah membatasi hanya tiga nomor.

“Bila satu NIK dan KK sampai jutaan nomor yang didaftarkan, tidak mungkin mereka tidak tahu,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini.

Semua Provider Melanggar Oleh karena itu, pihaknya meminta Kemkominfo tegas terhadap para provider. Apalagi, dari data yang dibuka oleh Dukcapil semua provider melakukan pelanggaran tersebut.

“Seharusnya sudah ada perbaikan saat ada masyarakat yang melaporkan bahwa NIK dan KK-nya dipakai lebih dari 50 nomor prabayar,” katanya.

Tidak menutup kemungkinan pendaftaran ratusan ribu nomor dengan satu NIK dan KK itu, kata Pratama, dilakukan dengan sengaja untuk bisa menjual nomor prabayar yang sudah telanjur turun kepada penjual ritel. Namun, ini tidak bisa menjadi pembenaran, bahkan ini juga melanggar UU ITE Pasal 30 dan Pasal 32.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER