MER-C Jangkau 28 Desa Terpencil di Papua

AWSC

Irwandi Apresiasi Peserta Sepak Bola AWS

Pemerintah akan Blokir Kartu Seluler yang belum Diregistrasi

3
612
Kartu SIM Seluler
Kartu seluler

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan baik calon pelanggan kartu seluler (kartu perdana) maupun pelanggan lama kartu seluler untuk melakukan registrasi (pendaftaran).

Dimulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga.

“Yang pasti 31 Oktober dimulai, tidak bisa tidak,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan registrasi kartu tersebut akan divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, maka data pemilik nomor tersebut valid, sehingga menjadikan data yang lebih tertib.

Selama ini, menurut dia, data kartu seluler tidak bisa membaca data pelanggan sebenarnya padahal program registrasi nomor tersebut telah dilakukan sejak 2005. Namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan.

Saat ini, dengan perkiraan nomor kartu yang beredar 360 juta sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta. Sementara data satu penduduk dengan satu ponsel diperkirakan 170 juta.

Data kartu seluler yang tidak tervalidasi membuat perilaku masyarakat juga tidak berubah, dan tidak bisa melihat data pelanggan sebenarnya. “Masyarakat beli paket, terus buang, beli paket terus buang, tapi kita punya lost opportunity,” katanya.

Dengan registrasi yang telah tervalidasi, menurut dia, akan muncul peluang tumbuhnya industri yang lebih sehat dan lebih baik seiring data pelanggan yang berkualitas.

1
2
3
BAGIKAN
loading...

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Setya Novanto dan KPK

Setnov Hadiri Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Setya Novanto menghadiri sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-el) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)...
Satgas Pangan sidak harga sembako

Pedagang Naikkan Harga Sepihak, Polres Akan Tindak Tegas

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Polres Cianjur, Jawa Barat, akan menindak tegas agen dan pedagang yang bermain menaikkan harga secara sepihak sehingga berdampak terhadap keresahan di...
BPJS Kesehatan

Pemerintah: Penyakit Katastropik Tetap Dijamin BPJS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan pembiayaan penyakit katastropik akan tetap dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan...

KANAL WARGA TERBARU

KH. Luthfi Bashori

Jangan Makan Daging Biawak

Konon, di Mina pada kisaran tahun 1990-an, saat berlangsung ibadah mabit dan lempar Jumrah di musim haji, banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah...
Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...