Pemerintah Didesak Segera Ambil Prakarsa Soal RUU Penyiaran

PALU, SERUJI.CO.ID –┬áPakar hukum tata negara Prof Dr Jimly Asshiddiqie mendesak pemerintah segera mengambil prakarsa terkait penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, atau dikenal UU Penyiaran yang sedang berproses di DPR RI guna memperkuat fungsi dan peran Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pengawas industri penyiaran yang semakin bebas dewasa ini.

“Kalau pembahasan revisi UU Penyiaran di DPR tak maju-maju juga, pemerintah harus ambil inisiatif karena penguatan KPI dewasa ini sudah sangat mendesak,” katanya pada seminar utama dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2018 di Palu, Senin (2/4).

Seminar yang digelar terkait Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 dengan tema “Menjaga keutuhan NKRI melalui dunia penyiaran yang sehat dan berkualitas” ini menghadirkan pembicara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asriel Tanjung.

“Menteri Kominfo harus ambil alih masalah ini. Saya menyarankan dibentuk desk khusus di Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai UU Penyiaran,” ujarnya sambil menatap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menkominfo Rudiantara yang duduk di sebelahnya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pengawasan penyiaran dewasa ini sudah merupakan keharusan karena sesuai hasil penelitian, 70 persen persepsi publik dipengaruhi oleh televisi.

Ia menegaskan bahwa KPI harus diperkuat dan diberi wewenang sebagai wasit dan yudikasi (pengadil) untuk mengontrol lembaga penyiaran seperti halnya Bawaslu mengontrol kebebasan berpolitik khususnya pelaksanaan pemilu/pilpres/pilkada, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengontrol kebebasan berusaha.

“Kalau (pembahasan revisi UU Penyiaran di DPR RI) nggak maju-maju, ambil alih saja oleh menteri (Menkominfo). Harus ada inisiatif dari pemerintahan. Partai (di DPR RI) itu sudah terlalu banyak dan kepentingan mereka campur aduk. Pemerintah akan lebih objektif untuk mengambil alih penyelesaian revisi UU Penyiaran ini,” katanya.

Jimly menegaskan bahwa penguatan KPI merupakan hal yang sangat serius di Indonesia dewasa ini karena terkait dengan masalah riil yang sedang dihadapi di seluruh dunia, yakni berkembangnya kebebasan berpolitik, kebebasan berusaha dan kebebasan bermedia.

“Kalau kebebasan berpolitik ada lembaga pengawasnya yakni Bawaslu, dan kebebasan berusaha memiliki KPPU sebagai pengontrol, maka kebebasan bersiaran saat ini belum memiliki lembaga pengawas yang kuat, karena KPI sendiri tidak memiliki wewenang sebagai regulator dan pengadil seperti Bawaslu dan KPPU. Padahal, Bawaslu, KPPU dan KPI sama-sama amanat reformasi,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER