Indonesia Berkomitmen Wujudkan Kebijakan Maritim Internasional

LONDON, SERUJI.CO.ID – Indonesia berkomitmen mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim melalui peran aktifnya dalam setiap penyusunan kebijakan maritim internasional, kata Atase Perhubungan RI Simson Sinaga di London, Ahad (11/3).

Ia menyatakan hal itu sehubungan dengan peringatan 70 tahun berdirinya International Maritime Organization (IMO) pada 6 Maret. Pertemuan IMO yang dilaksanakan di Kantor Pusat IMO, London, Inggris dibuka secara resmi oleh Ratu Inggris, Elizabeth II yang didampingi Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim.

Pada kesempatan tersebut, Ratu Elizabeth II dan Sekjen IMO, Kitack Lim bersama-sama membuka tirai penutup plakat peringatan dan pemotongan kue di Kantor Pusat IMO memperingati 70 tahun berdirinya IMO.

Simson mengatakan peringatan 70 tahun berdirinya IMO dihadiri 800 undangan terbatas yang terdiri dari organisasi internasional non pemerintah, perwakilan pengganti negara anggota di IMO, sekretariat IMO dan perwakilan negara anggota Dewan IMO termasuk Indonesia.

“Hal ini sangat membanggakan karena menunjukan Indonesia dipercaya oleh IMO sebagai negara kepulauan yang memiliki perhatian terhadap dunia maritim internasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ratu Elizabeth II, berbicara dalam suasana ramah tamah dan hangat dengan Atase Perhubungan RI untuk London sebagai perwakilan Indonesia dan menyampaikan pentingnya bersama-sama mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia di sektor Maritim yang andal dan kompeten.

Kedatangan Ratu Elizabeth II ke kantor pusat IMO merupakan kunjungan pimpinan tinggi negara atau organisasi yang ketiga setelah sebelumnya Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon pada Februari tahun 2016 dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang hadir dalam Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) IMO pada bulan April 2016.

Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 menunjukan bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk itu, selaku negara anggota Dewan IMO, Indonesia berkomitmen mengembalikan kejayaan maritim nusantara untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Indonesia menjadi anggota IMO sejak 18 Januari 1961 dan telah meratifikasi konvensi IMO sebanyak 26 konvensi kemudian Indonesia memiliki jumlah total GT kapal terbesar ke 15 diantara negara anggota IMO yang berjumlah 172 negara anggota IMO,” ujarnya.

Menurut Simson, di 70 tahun berdirinya IMO, tugas dan tantangan berat kedepan harus dapat diselesaikan Indonesia dalam hal ini di bidang transportasi laut khususnya aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ