Kritik Tajam Politisi Wanita Denmark Untuk Israel Atas Penyerobotan Wilayah Palestina

COPENHAGEN – Kebijakan Israel yang meningkatkan pembangunan permukiman di kawasan pendudukan di wilayah Palestina tidak hanya mengusik rasa keadilan umat beragama Islam namun juga mendapat perhatian anggota parlemen Eropa.

Dalam kunjungannya ke wilayah pendudukan Israel di Palestina, Zenia Stampe, 38 tahun, seorang politisi wanita Denmark, menyaksikan langsung aksi sistematis penyerobotan lahan (land grab) yang dilakukan pemerintahan Israel terhadap tanah Palestina, yang diduga merupakan pelanggaran hukum internasional.

Selama ini otoritas Israel selalu bertahan pada alasan bahwa tindakan penguasaan area pendudukan diperlukan untuk memastikan keamanan warganya.

Namun, berdasarkan kondisi nyata yang ia saksikan, anggota parlemen Denmark itu berkesimpulan alasan keamanan adalah hal yang dibuat-buat. Motif sebenarnya adalah penguasaan total keseluruhan wilayah pendudukan.

Mengapa ia bisa berpendapat demikian?
Setidaknya ada 4 poin yang ia sebut untuk mendukung argumentasinya yang ditampilkan dalam posting Facebook-nya pada Kamis (28/06), sebagai berikut:

1. Penyitaan rumah warga Palestina.

Hukum Israel mengizinkan orang Yahudi Israel mengklaim rumah di mana orang Yahudi tinggal sebelum tahun 1948, termasuk di wilayah-wilayah pendudukan, bukan di wilayah resmi Israel.

israel, palestina
Hukum Israel menyebutkan, orang Yahudi Israel berhak mengambil alih lahan yang pernah dimiliki sebelum tahun 1948, walau tanah tersebut telah ditinggali warga Palestina selama beberapa generasi. (Foto: AP)

“Ini berarti bahwa seorang Yahudi Israel dapat mengetuk pintu sebuah rumah tempat keluarga Palestina tinggal selama beberapa generasi. Mereka bisa mendapatkan perintah pengadilan untuk memaksa keluarga itu untuk pindah,” ujarnya.

Selanjutnya mereka kemudian akan memasang bendera Israel yang besar di atap, dan militer Israel diwajibkan untuk melindungi rumah tersebut. Para tetangga tiba-tiba akan melihat jalan mereka berubah menjadi daerah yang dimiliterisasi. Anak-anak bermain di antara tentara bersenjata dan pos pemeriksaan.

“Bagaimana kebijakan ini bisa menguntungkan keamanan Israel dengan cara apa pun?” tanyanya.

2. Pemukiman

Saat ini ada 600.000 pemukim Israel yang tinggal di wilayah Palestina, dan jumlahnya meningkat pesat. Menurut hukum internasional, permukiman itu ilegal. Kelompok yang melakukan pendudukan tidak boleh memindahkan penduduknya sendiri ke wilayah yang diduduki.

israel. palestina
Ilustrasi penguasaan lahan Israel yang terus bertambah dari tahun 1947 hingga saat ini.

Tapi menurut politisi Denmark ini, aspek yang paling penting bukanlah pertumbuhan jumlah pemukim, tapi penyitaan sistematis tanah Palestina, pembongkaran properti Palestina, penipisan sumber daya alam, dan relokasi wajib warga Palestina. Itu semua adalah pelanggaran hukum internasional, dan kolonisasi de facto negara Palestina.

“Bagaimana ini bisa dibenarkan dengan pertimbangan keamanan?”

3. Kondisi Hidup

Warga Palestina di wilayah Tepi Barat harus mengajukan permohonan ke Israel untuk memperpanjang masa huni rumah mereka, menggali sumur, dan sebagainya. Tetapi aplikasi mereka ditolak secara sistematis, dengan cara mempersulit prosesnya.

Mereka menemukan bahwa pasokan air terputus dan instalasi listrik dirusak oleh militer. Sementara itu di sisi lain, mereka melihat permukiman Yahudi di daerah tersebut terus berkembang dan diberi akses listrik dan air yang tidak terbatas.

israel, palestina
Pemerintah Israel menguasai wilayah wilayah Palestina yang memproduksi air bersih, dan diduga menggunakannya untuk mengusir warga Palestina secara perlahan dari rumah-rumahnya. (Foto: Getty Images)

“Saya telah berdiri di sebuah jalan di mana orang-orang Palestina di satu sisi jalan hanya memiliki sedikit air, sementara para pemukim di seberang jalan memiliki semua air yang mereka butuhkan,” kenang Zenia.

Hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi keluarga dan usaha kecil yang terpaksa mengatasi sumber daya yang sangat terbatas. Ini juga merupakan hambatan besar bagi ekonomi Palestina karena menghambat penciptaan lapangan kerja, lanjutnya.

“Kami mengunjungi sebuah peternakan dan pabrik minuman kemasan, yang keduanya dikelola dengan sangat baik dan memiliki potensi yang cukup besar. Tapi bila Anda hanya memiliki akses air yang sangat terbatas dan tidak tahu kapan akan terputus, sulit untuk memperluas produksi,” tukasnya.

4. Dinding keamanan

Israel memiliki hak untuk melindungi perbatasannya dari potensi serangan teror. Ini termasuk hak untuk membangun tembok. Namun tembok keamanan Israel yang telah dibangun rupanya tidak berada di perbatasan Israel dan tidak pula memisahkan Israel dari Palestina.

Dinding tersebut justru menembus wilayah Palestina dan mempersulit warga Palestina mengakses lahan pertanian, sekolah, institusi, rumah sakit, dan bahkan pekerjaan mereka sendiri.

israel, palestina
‘Pagar keamanan’ yang membelah wilayah pendudukan Palestina untuk mengisolasi wilayah permukiman warga Palestina, diduga merupakan pelanggaran hukum internasional. (Foto: Middleeastmonitor.com)

“Ribuan orang Palestina menyeberangi tembok setiap hari dan melakukannya membutuhkan izin dan jam menunggu yang lama dalam kondisi-kondisi tertentu.”

Dari situ, Zenia berpendapat bahwa tembok tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang nyata, dan tidak dapat dibenarkan oleh pertimbangan keamanan.

“Jika ini menyangkut keamanan, tembok itu pasti berada di sepanjang perbatasan yang diakui secara internasional antara Israel dan Palestina. Dan mengapa Israel tidak menyediakan sejumlah pos pemeriksaan operasional yang memadai agar warga Palestina dapat segera melewati tembok?”

Adegan kacau dengan ribuan orang yang putus asa mengantri berjam-jam, ini adalah pelecehan belaka.

“Bagaimana ini bisa menjadi nilai apapun dalam hal pertimbangan keamanan?” tanyanya.

Keempat poin di atas sudah cukup untuk membuktikan motif Israel sesungguhnya di Palestina.

“Saya mengenal banyak orang Yahudi dan banyak orang Israel. Saya mengerti dan menghargai bagaimana berabad-abad persekusi telah menciptakan kebutuhan mereka akan keamanan,” ujarnya.

Israel adalah salah satu tempat aman yang dikondisikan bagai mereka.

“Aku akan berdiri untuk ini setiap saat,” ucapnya menegaskan dukungannya terhadap kondisi aman dan damai untuk warga Yahudi Israel.

Tapi menurut hasil pantauannya di atas, pemerintah Israel terbukti telah mengejar tujuan yang bukan tentang keamanan. Mereka melakukan praktik penyerobotan tanah, yaitu mengambil alih sedikit demi sedikit harta milik orang-orang Palestina yang sudah sedikit.

Ini adalah upaya pemindahan orang-orang Palestina dari negara mereka sendiri yang dilakukan secara perlahan dan disengaja.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan. Kami memiliki kewajiban untuk mengkritiknya,” pungkasnya seraya berharap agar warganet turut membantu menyebarkan berita ini supaya menjadi perhatian dunia.

Sampai artikel ini diturunkan, posting Zenia Stampe sejak Kamis (28/06) lalu telah disukai oleh sekitar 4500 akun Facebook, dan dikomentari oleh hampir 800 orang. Tidak kurang 7500 orang telah membagikan post ini di jaringan Facebook milik mereka. (M.Gauzal/IwanY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.