Pemimpin Catalonia Minta Berunding dengan Madrid

0
64
Mariano Rajoy dan Carles Puigdemont
PM Spanyol Mariano Rajoy (kiri) dan Presiden Catalonia Carles Puigdemont (kanan)

MADRID, SERUJI.CO.ID – Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont pada Senin (16/10) tidak menyatakan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dan hal tersebut membuka jalan bagi pemerintah pusat menguasai wilayah tersebut dan mengaturnya secara langsung.

Wilayah kaya tersebut mengancam melepaskan diri setelah referendum pada 1 Oktober, yang oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol dianggap tidak sah. Hal tersebut membuat Spanyol terjerumus dalam kemelut politik terburuk sejak kudeta militer pada 1981.

Puigdemont membuat pernyataan simbolik kemerdekaan pada Selasa, namun menangguhkannya beberapa detik kemudian dan meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memberikan Puigdemont waktu hingga pukul 10.00 waktu setempat untuk memperjelas sikapnya dan hingga Kamis untuk berubah pikiran jika dia bersikeras untuk itu serta mengatakan bahwa Madrid akan menangguhkan otonomi Catalonia jika ia memilih kemerdekaan.

Rajoy mengatakan bahwa Puigdemont harus menjawab persyaratan formal dengan jawaban sederhana “Ya” atau “Tidak”, dan setiap tanggapan yang ambigu akan dianggap sebagai konfirmasi bahwa sebuah deklarasi kemerdekaan telah dibuat.

Puigdemont tidak secara langsung menjawab pertanyaan tersebut dalam suratnya kepada Rajoy, yang dipublikasikan oleh media Catalonia setempat.

Pemimpin Catalonia mengatakan bahwa keduanya harus bertemu sesegera mungkin untuk membuka dialog selama dua bulan ke depan.

“Tawaran kami untuk dialog adalah hal yang tulus dan jujur. Selama dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah mengadakan dialog ini dan bahwa semua pihak internasional, institusi dan tokoh Spanyol dan Catalonia yang telah mengungkapkan kemauan untuk membuka jalan dialog dapat mengadakan penyelidikan, ” demikian Puigdemont dalam suratnya.

“Dengan cara ini, kami akan memeriksa komitmen masing-masing pihak untuk menemukan solusi yang telah disepakati,” kata Puigdemont.

Kantor Perdana Menteri Spanyol tidak dapat segera memberikan konfirmasi apakah surat tersebut telah diterima dan menolak komentar lebih lanjut.

Pernyataan kemerdekaan akan memicu Pasal 155 dari konstitusi 1978, yakni pemerintah di Madrid dapat menerapkan peraturan langsung kepada 17 masyarakat mandiri Spanyol mana pun jika mereka melanggar hukum.

Jika dilanggar, pemerintah pusat dapat memecat pemerintah daerah dan membentuk pemerintahan baru, mengendalikan polisi dan keuangan, serta mengadakan pemilihan umum dini. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPU

KPU: Verifikasi Caleg Akan Diselesaikan Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyatakan bakal menyelesaikan verifikasi administrasi calon anggota Legislatif (Caleg) DPR RI pada Sabtu (21/7) malam hari...

Gempa Sumbar Sebabkan 12 Rumah Rusak

AROSUKA, SERUJI.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat mencatat sebanyak 12 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 5,5 Skala...
Gempa

Solok dan Dharmasraya Juga Rasakan Gempa Padang

PADANG, SERUJI.CO.ID - Gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter yang menguncang kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (21/7) pukul 14.58 WIB juga dirasakan di Solok...

Masyarakat Berlarian ke Luar Rumah Saat Terjadi Gempa di Padang

PADANG, SERUJI.CO.ID- Gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter (SR) kembali menguncang kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (21/7) pukul 14.58 WIB setelah sebelumnya kota itu...
gempa

Gempa Sumbar Tewaskan Satu Orang

PADANG, SERUJI.CO.ID - Seorang warga Lubuk Silasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, bernama Bustami (63) meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya...