Pemimpin Catalonia Minta Berunding dengan Madrid

0
30
Mariano Rajoy dan Carles Puigdemont
PM Spanyol Mariano Rajoy (kiri) dan Presiden Catalonia Carles Puigdemont (kanan)

MADRID, SERUJI.CO.ID – Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont pada Senin (16/10) tidak menyatakan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dan hal tersebut membuka jalan bagi pemerintah pusat menguasai wilayah tersebut dan mengaturnya secara langsung.

Wilayah kaya tersebut mengancam melepaskan diri setelah referendum pada 1 Oktober, yang oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol dianggap tidak sah. Hal tersebut membuat Spanyol terjerumus dalam kemelut politik terburuk sejak kudeta militer pada 1981.

Puigdemont membuat pernyataan simbolik kemerdekaan pada Selasa, namun menangguhkannya beberapa detik kemudian dan meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memberikan Puigdemont waktu hingga pukul 10.00 waktu setempat untuk memperjelas sikapnya dan hingga Kamis untuk berubah pikiran jika dia bersikeras untuk itu serta mengatakan bahwa Madrid akan menangguhkan otonomi Catalonia jika ia memilih kemerdekaan.

Rajoy mengatakan bahwa Puigdemont harus menjawab persyaratan formal dengan jawaban sederhana “Ya” atau “Tidak”, dan setiap tanggapan yang ambigu akan dianggap sebagai konfirmasi bahwa sebuah deklarasi kemerdekaan telah dibuat.

Puigdemont tidak secara langsung menjawab pertanyaan tersebut dalam suratnya kepada Rajoy, yang dipublikasikan oleh media Catalonia setempat.

Pemimpin Catalonia mengatakan bahwa keduanya harus bertemu sesegera mungkin untuk membuka dialog selama dua bulan ke depan.

“Tawaran kami untuk dialog adalah hal yang tulus dan jujur. Selama dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah mengadakan dialog ini dan bahwa semua pihak internasional, institusi dan tokoh Spanyol dan Catalonia yang telah mengungkapkan kemauan untuk membuka jalan dialog dapat mengadakan penyelidikan, ” demikian Puigdemont dalam suratnya.

“Dengan cara ini, kami akan memeriksa komitmen masing-masing pihak untuk menemukan solusi yang telah disepakati,” kata Puigdemont.

Kantor Perdana Menteri Spanyol tidak dapat segera memberikan konfirmasi apakah surat tersebut telah diterima dan menolak komentar lebih lanjut.

Pernyataan kemerdekaan akan memicu Pasal 155 dari konstitusi 1978, yakni pemerintah di Madrid dapat menerapkan peraturan langsung kepada 17 masyarakat mandiri Spanyol mana pun jika mereka melanggar hukum.

Jika dilanggar, pemerintah pusat dapat memecat pemerintah daerah dan membentuk pemerintahan baru, mengendalikan polisi dan keuangan, serta mengadakan pemilihan umum dini. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Ketua MPR: Delapan Parpol Setujui Miras Dijual Bebas

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang peredaran minuman keras (RUU Miras) di DPR, ada...
Tolak LGBT

Ketua MPR: Lima Fraksi Setujui Perilaku LGBT

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender...
Beras impor

Ganjar: Jateng Tak Perlu Beras Impor

SOLO, SERUJI.CO.ID - Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan wilayahnya tidak perlu beras impor, karena sebentar lagi memasuki musim panen. "Kami tidak perlu beras impor,...
coklit pilkada banjar

Coklit Pilkada Banjar, Cawalkot Ade Uu Pertama Disambangi Petugas

KOTA BANJAR, SERUJI.CO.ID - Para petugas KPU Kota Banjar dan penyelenggara serta pengawas lengkap, pada Sabtu (20/1) siang, melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilihan atau...
rakerda pemenangan djarot-sihar

Hadiri Rakerda Pemenangan Djarot-Sihar, Ini Pesan Mega Pada Kader

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan untuk Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur...
loading...
cj

Farid Majdi: Hukum Telah Dilihat Sebagai Bagian dari Kejahatan?

Hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan publik, ketika berbagai kasus yang terjadi di tingkat penegak hukum: kepolisian, jaksa, pengacara bahkan hakim, mencuat dan...

Partai Dan Pilkada

Tahun ini sampai 2020 merupakan tahun politik.  Mulai dari pilkada serentak ditahun 2018 dilanjutkan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.  Helat yang dilaksanakan sekali...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...