Kembali Pemerintahan Erdogan Pecat 18.000an Pegawai Negeri Turki

ANKARA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Turki kembali mengeluarkan keputusan pemecatan bagi lebih dari 18.000 pegawai negeri, Ahad (8/7) waktu setempat, yang sebagian besar di antaranya dari kesatuan polisi, menjelang pencabutan undang-undang darurat, yang telah berlaku dua tahun sejak upaya kudeta pada Juli 2016.

Keputusan itu dilakukan tidak lama setelah Presiden Turki, Tayyip Erdogan, kembali menang pemilihan umum pada bulan lalu dan sebelum dia resmi diangkat kembali pada Senin (8/7) dengan kewenangan jauh lebih besar.

Termasuk di antara yang dipecat adalah 199 ilmuwan dari berbagai universitas di Turki serta lebih dari 5.000 anggota Angkatan Bersenjata Turki.

Sebelumnya, pejabat Turki memecat sekitar 160.000 pegawai negeri sejak kegagalan kudeta militer pada dua tahun lalu, kata kantor hak asasi manusia PBB pada Maret.

Baca juga: Erdogan Dilaporkan Kembali Memenangkan Suara Rakyat di Pemilu Turki

Di antara mereka yang kemudian ditahan, lebih dari 50.000 telah mendapat gugatan resmi di pengadilan dan harus tinggal di dalam penjara.

Negara Barat telah banyak mengkritik kebijakan keras ini.

Selain itu, penentang Erdogan menuding dia memanfaatkan kegagalan kudeta sebagai alasan menghabisi suara lawan, sementara pemerintah membantah dengan mengatakan bahwa kebijakan itu diperlukan untuk memerangi ancaman terhadap keamanan nasional. (Ant/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.