Jerman Terapkan UU Baru Berantas Hate Speech dan Hoax

BERLIN – Parlemen Jerman mengeluarkan undang-undang baru yang bakal memberantas munculnya ujaran kebencian (hate speech) dan berita palsu (hoax) di jejaring media sosial.

Kantor Berita Associated Press melaporkan, rancangan undang-undang yang disetujui di Berlin, Jumat (30/6) itu, memang untuk memberlakukan pembatasan berpendapat.

Salah satu yang diatur adalah sanksi denda untuk pengelola situs jejaring sosial, hingga mencapai 56 juta dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 748 miliar.

Hal itu dapat diterapkan jika pengelola situs jejaring sosial dianggap gagal menghapus konten ilegal dalam waktu seminggu, termasuk soal berita palsu.

“Jaringan media sosial selama ini telah gagal mencegah situs mereka digunakan untuk menyebarkan pandangan keras dan informasi palsu,” kata Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas.

Namun demikian, menurut para kritikus, regulasi baru tersebut bakal menimbulkan konsekuensi drastis untuk kebebasan berbicara secara online.

Hate Speech atau ucapan penghinaan atau ujaran kebencian diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau pun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain.

Penghinaan atau pun pernyataan kebencian itu bisa menyentuh berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, dan juga kewarganegaraan. (IwanY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.