Salahkan Sanksi, Korut Tak Bisa Bayar Iuran PBB

NEW YORK, SERUJI.CO.ID – Korea Utara (Korut) tidak bisa membayar iuran untuk anggaran 2018 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) karena terhambat sanksi internasional atas bank penukaran uang asingnya, kata misi PBB untuk Korea.

Melalui pernyataan, misi itu mengungkapkan bahwa Korut telah meminta bantuan seorang pejabat tinggi PBB untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Duta Besar Korea Utara Ja Song Nam pada Jumat (10/2) bertemu dengan kepala manajemen PBB Jan Beagle untuk meminta badan dunia tersebut membantu mengamankan saluran transaksi bank agar Pyongyang bisa membayar iuran hampir sebesar 184.000 dolar AS (sekitar Rp2,5 miliar) yang belum dibayarkannya untuk 2018.

Negara-negara anggota PBB diwajibkan membayar sumbangan bagi anggaran rutin dan pemeliharaan perdamaian PBB serta anggaran untuk pengadilan internasional.

“Sanksi-sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan PBB terhadap Bank Dagang Asing Korea Utara, yang merupakan bank utama untuk penukaran mata uang asing negara itu, membuat Korut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai negara anggota PBB bahkan dengan menghambat kegiatan-kegiatan normal seperti pembayaran iuran untuk PBB,” kata misi Korea Utara dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (10/2).

“Keadaan ini juga menunjukkan betapa kejam dan tidak beradabnya sanksi-sanksi tersebut,” bunyi pernyataan itu.

Menurut pernyataan, jika Korea Utara sampai tidak bisa melakukan pembayaran, Amerika Serikat “dan para pengikutnya” sangat jelas merupakan pihak-pihak yang harus disalahkan.

Amerika Serikat mengeluarkan sanksi terhadap Bank Dagang Asing Korut pada 2013 sementara Dewan Keamanan PBB memasukkan bank itu ke dalam daftar hitam pada Agustus tahun lalu.

Kelima belas anggota Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006 dalam upaya untuk mencegah Pyongyang mendanai program nuklir dan peluru kendali balistiknya.

Wakil Presiden AS Mike Pence pada Rabu mengatakan Washington akan segera mengumumkan sanksi-sanksi ekonomi berikutnya terhadap Korea Utara.

Menurut Piagam PBB, negara-negara yang menunggak pembayaran dalam jumlah yang sama, atau melampaui jumlah sumbangan yang harus disetorkan dalam dua tahun sebelumnya, bisa kehilangan suara di Majelis Umum PBB, forum yang beranggotakan 193 negara. Majelis Umum bisa memberikan pengecualian jika suatu negara dapat membuktikan bahwa negara tersebut tidak dapat melakukan pembayaran karena menghadapi situasi yang di berada luar kendalinya.

Menurut laman PBB, hingga 28 Januari ada 12 negara yang sudah lebih dari dua tahun belum melakukan kewajibannya membayar iuran. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Pribumi vs Non Pribumi

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy