Presiden Korut Ingin Lanjutkan Perundingan Perlucutan Senjata


TOKYO, SERUJI.CO.ID –¬†Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa ia setuju untuk kembali ke meja perundingan enam pihak menyangkut program nuklir dan pengujian rudal negaranya, lapor surat kabar Nikkei, Kamis (5/4).

Menurut Nikkei, keinginan itu disampaikan Kim saat ia melakukan pembicaraan dengan Xi di Beijing pekan lalu.

Kekakuan berbulan-bulan antara Beijing dan Pyongyang tampak tiba-tiba hilang saat Kim melakukan kunjungan rahasia ke Beijing. China mengatakan bahwa Kim telah menyatakan komitmen untuk melucuti senjata nuklir negaranya.

“Berdasarkan dokumen-dokumen yang dikeluarkan setelah pertemuan Kim dan Xi, Kim mengatakan kepada Xi bahwa ia setuju untuk melanjutkan perundingan enam pihak,” kata¬†Nikkei, yang mengutip berbagai sumber terkait China dan Korea Utara.

Perundingan yang melibatkan Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan China itu terakhir kali berlangsung pada 2009.

Sumber-sumber itu mengatakan ada kemungkinan bahwa Kim juga akan menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan perundingan kepada Presiden AS Donald Trump saat keduanya bertemu pada Mei. Namun, mereka mengatakan sama sekali belum ada kejelasan soal apakah pembicaraan enam pihak itu akan benar-benar berlanjut.

China selama ini merupakan sekutu terdekat rahasia Korea Utara kendati hubungan kedua negara menjadi keruh karena ambisi Kim untuk mengembangkan senjata nuklir dan peluru kendali serta karena China mendukung sanksi-sanksi PBB sebagai tindakan atas ambisi Korut tersebut.

Korea Utara mengatakan dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya bahwa negara itu kemungkinan akan menghentikan program senjata nuklirnya jika Amerika Serikat menarik pasukannya dari Korea Selatan serta menarik apa yang disebutnya sebagai payung nuklir untuk pencegahan dari Korea Selatan dan Jepang.

Sejumlah pengulas melihat kesediaan Donald Trump untuk bertemu dengan Kim sebagai kemenangan diplomatik bagi Korea Utara sementara Amerika Serikat selama bertahun-tahun bersikeras bahwa Korea Utara harus terlebih dahulu melakukan denuklirisasi sebelum pertemuan puncak AS-Korut dapat berlangsung. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

close