Jelang Temu Puncak Trump-Jong Un, Korsel dan Jepang Beda Pendapat

SINGAPURA, SERUJI.CO.ID –  Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera, Sabtu (2/6), menyampaikan pentingnya tidak memberi penghargaan kepada Korea Utara karena hanya menyetujui pembicaraan dan harus mengambil tindakan nyata untuk membongkar semua program peluru kendali balistik dan nuklirnya.

Korea Selatan mendesak dukungan pada pembicaraan itu untuk membantu Korea Utara bergabung dengan masyarakat dunia, dengan mengatakan bahwa Kim Jong-un harus mendapat manfaat dari segala keraguan.

Perbedaan pandangan pada sekutu AS itu terjadi justru menjelang temu puncak, yang direncanakan berlangsung pada 12 Juni di Singapura untuk membahas penghentian program senjata nuklir Korea Utara.

Saat berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-la di Singapura, Onodera mengatakan bahwa penandatangan perjanjian Korea Utara untuk mengakhiri program nuklirnya pada masa lalu adalah upaya untuk melakukan lebih banyak kegiatan pengembangan senjata mereka.


“Mengingat bagaimana Korea Utara berperilaku pada masa lalu, penting untuk tidak memujinya karena setuju untuk berdialog,” kata Onodera.

Satu-satunya cara untuk membawa perdamaian adalah memastikan Korea Utara mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri semua program nuklir dan pengembangan rudal balistiknya, katanya.

BACA JUGA:  Virus Langka Perusak Otak Tewaskan 10 Orang di India

Korea Utara pada 1994 dan 2005 menandatangani perjanjian untuk mengakhiri program senjata nuklir dengan imbalan diplomatik dan ekonomi, tetapi tetap melanjutkan dengan melakukan uji coba yang pertama dari enam uji coba nuklir pada 2006, yang menghasilkan serangkaian sanksi PBB.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berprioritas melibatkan Korea Utara dalam dialog untuk menyelesaikan permusuhan selama puluhan tahun dan membawa perdamaian yang langgeng, serta berjanji secara terbuka bahwa tidak akan menuntut kehancuran negara tetangganya.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo, mengakui ada perdebatan tentang sejauh mana perlucutan senjata nuklir yang harus dilakukan oleh Kim, tetapi jika fokusnya adalah pada perselisihan dan bukan melangkah ke masa depan, maka dialog tidak akan pernah membuat kemajuan.

“Tetapi harus ada CVID (pembongkaran lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah), dan itu harus ditegakkan, dan saya yakin Kim Jong-un akan menerimanya,” Song mengatakan pada forum.

“Jika Anda terus meragukan motif Kim Jong-un, itu hanya akan menjadi hambatan untuk pembicaraan dan kemajuan,” katanya. (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi