Tidak Lagi Hukum Penjara, Brunei Akan Terapkan Hukum Rajam Sampai Mati Bagi LGBT

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kesultanan Brunei Darussalam akan menerapkan hukuman yang lebih tegas dan keras bagi Muslim pelaku hubungan sejenis atau LGBT di negara tersebut.

Mengutip berita ABC, hari ini, Selasa (26/3) hukuman yang mulai berlaku pada tanggal 3 April mendatang, menyusul berlakunya Undang Undang baru tersebut, berupa hukuman cambuk atau rajam (dilempari batu) sampai mati untuk pelaku LGBT.

LGBT Adalah Perbuatan Pidana di Brunei Yang Terapkan Hukum Islam

LGBT ilustrasi.

Di Brunei, Homoseksual merupakan aktivitas terlarang dan dapat dihukum hingga 10 tahun penjara berdasarkan aturan lama. Namun, jika hukum baru ini diterapkan maka kesultanan kecil di pulau Kalimantan ini akan menjadi negara Asia pertama yang membuat homoseksualitas dapat dihukum mati.

Brunei menjadi negara Asia Timur pertama yang memperkenalkan hukum pidana Islam (Hukum Syariah) pada tahun 2014 ketika negara itu mengumumkan tiga tahap pertama dari perubahan hukum yang mencakup denda atau penjara karena pelanggaran pidana seperti hamil di luar nikah, dan tidak melaksanakan shalat Jumat.

Penerapan menyeluruh dengan penerapan dua tahap berikutnya berupa hukuman mati, juga bagi pelaku LGBT, sempat tertunda menyusul protes internasional pada 2014, termasuk kegiatan boikot Hotel Beverley Hills, yang merupakan properti milik Sultan Brunei.

Kelompok HAM Menentang Kebijakan Brunei Hukum Mati LGBT

Sultan Brunei Hassanal- Bolkiah. (foto:istimewa)

Ditengah rencana Brunei melanjutkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh, yang akan memungkinkan penerapan hukum cambuk atau rajam sampai mati bagi Muslim yang dinyatakan bersalah karena hubungan sesama jenis, perzinahan, sodomi dan pemerkosaan, kelompok hak asasi manusia (HAM) melakukan gerakan penolakan.

Seperti yang dilakukan Matthew Woolfe, pendiri kelompok hak asasi manusia The Brunei Project.

“Kami mencoba untuk mendapatkan tekanan pada pemerintah Brunei tetapi menyadari singkatnya waktu tersedia sampai undang-undang itu berlaku,” kata juru kampanye yang berbasis di Australia tersebut.

Matthew Woolfe juga menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Brunei.

“Kami terkejut bahwa pemerintah Brunei sekarang telah memberikan tanggal dan bergegas untuk menerapkan (aturan rajam),” katanya.

Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik besar-besaran tentang implementasi perubahan hukum pidana selain dari pernyataan yang diposting di situs jaksa agung akhir Desember, yang baru terungkap pekan ini.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Manila, ASEAN SOGIE Caucus mengkonfirmasi dokumen pemerintah menunjukkan hukum Syariah akan diimplementasikan pada 3 April.

Editor:Hrn
Sumber:ABC

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.