Presiden: Perlu Kerja Sama Teknologi Digital Antar Negara ASEAN

SINGAPURA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap serangan siber di hadapan pemimpin dan kepala negara ASEAN yang hadir dalam KTT ASEAN ke-32 di Singapura.

Saat berpidato pada Rapat Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di The Istana Singapura, Jumat (27/4) malam, Presiden Jokowi mengatakan perlunya kerja sama yang lebih erat di ranah teknologi digital dan keamanan siber antara negara-negara anggota ASEAN.

“Kita tahu terdapat penyalahgunaan data pribadi dari pengguna Facebook. Di ASEAN kita perlu memastikan kerangka kerja sama di bidang keamanan siber juga memuat pelindungan data pribadi. Untuk itu kerja sama siber merupakan keharusan,” ucapnya.

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa potensi ASEAN di bidang “e-commerce” sangat besar. Menurut dia, pada 2025 pengguna internet ASEAN akan meningkat 3 kali lipat menjadi 600 juta.

“Pembelanjaan ‘e-commerce’ diproyeksikan mencapai hampir 90 miliar dolar AS dan total ekonomi berbasis internet akan mencapai 200 miliar dolar AS,” kata Kepala Negara.

Oleh karena itu, kawasan ASEAN dinilai perlu membangun kerja sama yang lebih erat antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal pengembangan kebijakan keamanan siber dan inisiatif “capacity building” termasuk melalui the ASEAN Cyber Capacity Programme, the AMCC, dan the ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre.

Dalam pernyataan para kepala negara dan pemimpin ASEAN terkait kerja sama keamanan siber di antaranya disebutkan perlunya negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan langkah-langkah dan upaya membangun kepercayaan diri dan mengadopsi norma-norma umum, sukarela, dan tidak mengikat dari perilaku masyarakat agar dapat berlaku tanggung jawab di dunia maya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan dunia maya untuk kepentingan ekonomi dan integrasi.

Untuk itu ditekankan manfaat adanya dialog dan kerja sama dalam isu keamanan siber dengan mitra dialog, beberapa pihak lain, platform-platform lain yang diketuai negara-negara anggota ASEAN termasuk ARF dan ADMM-plus.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER